BATAM, (KUPAS7.ID) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmen kuatnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Langkah strategis ini diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran Wali Kota Batam tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi yang mengikat seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud nyata penerapan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
“Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemko Batam diwajibkan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan atau berpotensi memengaruhi independensi dalam menjalankan tugas,” ujar Rudi, Selasa (18/8/2026).
Ia menjelaskan, jika pegawai tak sengaja menerima gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, pemberian tersebut wajib segera dilaporkan melalui mekanisme resmi yang telah disediakan, termasuk lewat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemko Batam.
Rudi menekankan bahwa upaya membangun budaya birokrasi yang berintegritas tinggi tidak hanya menjadi tugas internal pemerintah semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Pengawasan publik sangat diperlukan guna mencegah potensi pelanggaran, konflik kepentingan, hingga penyimpangan dalam pelayanan publik.
Bagi masyarakat maupun pegawai yang mengetahui atau menemukan indikasi pelanggaran, Pemko Batam telah menyiapkan sejumlah saluran pengaduan resmi yang aman dan terintegrasi, antara lain:
-
Whistleblowing System (WBS) melalui laman http://wbs.inspektorat.batam.go.id
-
Layanan aspirasi dan pengaduan SP4N-LAPOR!
-
Aplikasi pelaporan gratifikasi GOL KPK melalui http://gol.kpk.go.id
-
Langsung melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Batam
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga transparansi, Pemko Batam menjamin perlindungan penuh bagi setiap pelapor yang menyampaikan pengaduan dengan iktikad baik. Perlindungan ini meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor serta kepastian tindak lanjut atas laporan yang masuk sesuai regulasi hukum yang berlaku.
“Seluruh kepala perangkat daerah telah diinstruksikan untuk mempublikasikan mekanisme pelaporan ini dan terus mengedukasi pegawainya. Kita ingin menciptakan lingkungan kerja yang aman dan transparan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Batam,” tutup Rudi.


