BATAM, (KUPAS7.ID) — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kerja sama pemanfaatan (KSP) aset Pasar Induk Jodoh dengan PT Usaha Jaya Karya Makmur (UJKM) tetap berjalan dan mengalir sesuai koridor hukum yang berlaku. Kepastian ini disampaikan Amsakar menyusul komitmen perusahaan yang hingga kini masih memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak.
Amsakar menjelaskan, ikatan kerja sama tersebut terjalin secara formal antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan badan hukum PT UJKM, bukan dengan individu atau perorangan di dalam perusahaan. Oleh karena itu, persoalan hukum yang mungkin melibatkan pribadi tertentu tidak serta-merta menggugurkan atau memengaruhi keberlanjutan perjanjian korporasi tersebut.
“Proses ini berlanjut karena kami berpedoman pada aturan dan perjanjian antara Pemko Batam dan PT UJKM. Bahkan, dalam prosesnya kami didampingi LMAN Kemenkeu RI dan melibatkan Kejari Batam,” ujar Amsakar, Senin (24/8/2026).
Ia memastikan seluruh progres pekerjaan yang dilakukan oleh PT UJKM di lapangan terpantau masih on track dan sesuai dengan klausul aturan yang disepakati bersama dalam kontrak kerja sama.
Dalam skema pengelolaannya, KSP Pasar Induk Jodoh berpedoman ketat pada ketentuan Barang Milik Daerah (BMD). Berbagai perhitungan dan penilaian dalam perjanjian juga telah melalui kajian mendalam oleh lembaga-lembaga independen, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam serta Lembaga Manajemen Asset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan RI.
Amsakar juga menekankan bahwa mega proyek revitalisasi Pasar Induk Jodoh ini dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sepeser pun. Dalam skema ini, Pemko Batam bertindak sebagai penyedia aset lahan, sementara seluruh pembiayaan pembangunan fisik dan pengoperasian pasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak mitra.
Langkah strategis ini diambil untuk mengoptimalkan aset daerah yang sebelumnya mangkrak agar menjadi jauh lebih produktif. Sejak perencanaan awal, Pasar Induk Jodoh diproyeksikan menjadi pusat distribusi utama sekaligus motor penggerak ekonomi baru di Batam, yang nantinya turut menyediakan ruang representatif bagi para pedagang kecil dan pelaku UMKM.
Sebelumnya, rencana pembangunan Pasar Induk Jodoh sempat mengalami jalan buntu hingga dua kali perencanaan akibat alokasi pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tak kunjung terealisasi, sementara aset lahan terbengkalai tanpa hasil optimal. Melalui skema KSP dengan pihak swasta, pembangunan akhirnya dapat diwujudkan tanpa membebani keuangan daerah.
Kendati demikian, pemerintah tetap memasang pagar pengaman hukum yang ketat. Amsakar menegaskan, apabila di kemudian hari pihak mitra terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya, Pemko Batam tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau terjadi wanprestasi, tentu ada konsekuensi sesuai dengan perjanjian kerja sama,” tegasnya.
Dengan prinsip tersebut, Amsakar memastikan bahwa kelanjutan proyek Pasar Induk Jodoh murni dinilai berdasarkan kepatuhan badan hukum mitra terhadap kontrak dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Pemko Batam tetap menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan serta berkomitmen mengawal setiap perkembangannya secara transparan.


