NU  

NU Menyongsong Abad Kedua: Tantangan Besar di Balik Kebesaran Organisasi dan Urgensi Penguatan Sistem

Istimewah

JAKARTA, (KUPAS7.ID) — Memasuki abad kedua perjalanannya, Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dengan fondasi kekuatan yang jauh lebih masif dibandingkan masa awal kelahirannya oleh para muassis (pendiri) nyaris seratus tahun silam. Jaringan organisasi NU kini membentang luas dari tingkat pusat hingga pelosok desa, ditopang oleh ribuan pesantren yang tersebar di berbagai daerah, serta jutaan warga yang dengan bangga mengidentifikasi diri sebagai kaum Nahdliyin.

Tidak hanya itu, resonansi suara dan pengaruh NU senantiasa diperhitungkan dalam hampir setiap diskursus penting—mulai dari persoalan keagamaan, dinamika sosial, hingga arah kebijakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kendati demikian, di balik kedigdayaan struktural dan kultural tersebut tersimpan sebuah keniscayaan sosial: semakin besar sebuah organisasi, semakin kompleks pula tantangan yang dihadapi.

Jebakan Tarik-Menarik Kepentingan dan Personalisasi Kekuasaan

Kebesaran organisasi yang dinikmati NU saat ini merupakan anugerah besar, namun sekaligus membawa potensi risiko yang tidak kecil. Para pengamat dan pemerhati organisasi kerap mengingatkan bahwa organisasi raksasa rentan terhadap dinamika internal yang kurang sehat, seperti:

  • Tarik-menarik kepentingan kelompok

  • Potensi konflik kewenangan antar-lini

  • Gejala personalisasi kekuasaan

  • Pertarungan pengaruh dan perebutan sumber daya di dalam struktur

Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa energi organisasi dikhawatirkan habis untuk urusan syahwat politik praktis atau pertarungan faksional, alih-alih fokus pada pelayanan umat dan penguatan peradaban.

Pertanyaan Mendasar: Bukan Sekadar Siapa Tokohnya, Tapi Sistem Apa Pengawalnya

Merespons tantangan zaman di abad kedua ini, diskursus kepemimpinan di tubuh NU dinilai perlu bergeser dari sekadar orientasi figuratif menuju penguatan kelembagaan. Persoalan krusial NU hari ini dinilai sudah tidak lagi cukup dijawab hanya dengan pertanyaan klasik: “Siapa Rais Aam-nya dan siapa Ketua Umum PBNU-nya?”

Pertanyaan yang jauh lebih substansial dan mendasar bagi masa depan organisasi para ulama ini adalah: Sistem pengawasan dan penegakan aturan apa yang mampu menjamin bahwa siapapun yang menduduki posisi Rais Aam dan Ketua Umum akan senantiasa berjalan di dalam koridor Qanun Asasi, Khittah NU 1926, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta murni menjalankan amanat Muktamar?

Tanpa penguatan sistem tata kelola (good governance) dan kelembagaan yang transparan serta akuntabel, dikhawatirkan arah gerak organisasi mudah bergeser mengikuti selera personal pemegang kuasa.

Memasuki abad kedua, ujian terbesar NU bukan lagi soal seberapa besar pengaruh eksternalnya, melainkan seberapa kokoh bangunan internalnya dalam menjaga integritas, kemandirian, dan marwah jam’iyah di tengah gelombang modernitas dan pragmatisme politik. (Red)

Baca Juga :  Fakta-fakta Pertemuan Kiai Besar PBNU dengan Gus Yahya