BATAM, (KUPAS7.ID) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat kapasitas fiskalnya demi menggenjot pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan data APBD 2026 yang termuat dalam Finalisasi Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tercatat mencapai Rp2,58 triliun dari total keseluruhan pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp4,18 triliun.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa kontribusi besar dari PAD ini mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi daerah yang berjalan sangat baik dan berdampak langsung terhadap penguatan kemandirian fiskal kota.
“PAD menjadi kekuatan penting dalam menopang pendapatan daerah. Ini juga menunjukkan aktivitas ekonomi di Batam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan,” ujar Amsakar, Selasa (8/9/2026).
Lonjakan PAD tersebut ditopang oleh dua sektor utama penopang pendapatan daerah, yakni:
-
Pajak Daerah: Menyumbang angka terbesar senilai Rp2,099 triliun yang berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, PBB-P2, hingga BPHTB.
-
Retribusi Daerah: Mencapai Rp305,19 miliar yang mencakup retribusi jasa umum, jasa usaha, serta perizinan tertentu.
Guna menjaga kesinambungan penerimaan tanpa mengorbankan iklim investasi, Pemko Batam melalui Bapenda dan BPKAD menerapkan strategi yang berfokus pada perluasan basis penerimaan secara terukur:
-
Digitalisasi Perpajakan: Mempermudah transaksi dan transparansi pembayaran pajak daerah.
-
Pemutakhiran Data & Intensifikasi: Memperbarui data objek pajak secara berkala serta mengoptimalkan piutang BPHTB.
-
Inovasi Potensi Pajak Reklame: Memaksimalkan pendapatan lewat penataan reklame modern berbasis videotron.
Sebagai kawasan yang bertumpu pada sektor jasa, pariwisata, perdagangan, and industri, Pemko Batam berkomitmen untuk terus mendongkrak kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga kenyamanan iklim investasi demi kesejahteraan masyarakat luas.


