Wakapolri Resmikan Pusat Studi Kepolisian Unhas, Perkuat Kolaborasi Akademik dan Transformasi Polri

Keterangan : Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, secara virtual mengajak kalangan perguruan tinggi, akademisi, peneliti, serta mahasiswa untuk terus memperkuat kolaborasi strategis bersama institusi Kepolisian. (Istimewah)

MAKASSAR, (KUPAS7.ID) — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, secara virtual mengajak kalangan perguruan tinggi, akademisi, peneliti, serta mahasiswa untuk terus memperkuat kolaborasi strategis bersama institusi Kepolisian. Ajakan tersebut disampaikannya dalam peresmian Pusat Studi Kepolisian Universitas Hasanuddin (Unhas) yang dipusatkan di Kampus Unhas, Makassar, Rabu (9/9/2026).

Peresmian pusat studi ini dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polri dengan Universitas Hasanuddin serta Universitas Muslim Indonesia (UMI). Langkah ini menjadi bagian dari ekspansi berkelanjutan pengembangan jejaring Pusat Studi Kepolisian di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi tinggi kepada Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa serta Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib beserta seluruh sivitas akademika atas komitmen terbuka mereka dalam membangun ruang sinergi bersama dunia akademik.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika atas prakarsa dan komitmen dalam mewujudkan Pusat Studi Kepolisian ini. Keikutsertaan perguruan tinggi merupakan langkah penting untuk memperluas jejaring kolaborasi akademis di bidang ilmu kepolisian, memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi, serta mendukung transformasi Polri,” ujar Wakapolri.

Sinergi Praktik Lapangan dan Metodologi Akademik

Menurut Komjen Dedi Prasetyo, kolaborasi antara Polri dan universitas merupakan hubungan yang saling melengkapi (complementary). Polri membawa bekal pengetahuan praktis serta pengalaman langsung dalam menghadapi kompleksitas dinamika sosial di lapangan, sementara perguruan tinggi memiliki keunggulan metodologi riset, kekuatan teoretis, dan kekayaan perspektif ilmiah.

Wakapolri berpesan agar pusat studi yang dibentuk tidak sekadar menjadi simbol kelembagaan formal, melainkan menjelma menjadi ruang diskusi dan inovasi yang hidup.

“Jangan berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi mari hadirkan riset, gagasan, pemikiran kritis, dan rekomendasi yang dapat menjawab permasalahan nyata di lapangan,” tegasnya, sembari mengajak mahasiswa untuk turut aktif memperkaya kajian kepolisian melalui sudut pandang generasi muda yang kreatif dan enerjik.

Pandangan Unhas dan UMI: Ilmu dan Kepolisian Saling Membutuhkan

Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, menyambut baik kolaborasi erat ini. Ia menilai bahwa penegakan hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat modern.

“Polisi membutuhkan ilmu untuk menghadapi kompleksitas zaman, dan ilmu membutuhkan polisi untuk memastikan bahwa pengetahuan benar-benar hadir di tengah persoalan masyarakat,” ujar Jamaluddin.

Ia mencontohkan salah satu isu krusial seperti destructive fishing (praktik penangkapan ikan ilegal menggunakan bahan peledak) yang memerlukan pendekatan lintas disiplin ilmu—meliputi aspek hukum, ekologi, keselamatan publik, hingga sosiologi masyarakat pesisir.

Senada dengan Unhas, Wakil Rektor II UMI, Prof. Dr. Ir. H. Zakir Sabara HW, yang hadir mewakili Rektor UMI, menyatakan bahwa prinsip kemitraan ini adalah saling menumbuhkan kapasitas masing-masing institusi demi kemaslahatan masyarakat luas.

“Ketika Polri dan UMI mempertemukan pengalaman lapangan serta sumber daya akademik, teknologi, dan multi-disiplin ilmu, kita berharap lahir inovasi dan solusi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Zakir.

Ekspansi Jejaring 79 MoU Perguruan Tinggi Nasional

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan pula bahwa Polri kini telah menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan 79 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, di mana 41 kampus di antaranya telah resmi mengoperasionalkan Pusat Studi Kepolisian di lingkungan internal mereka.

Selain jejaring eksternal tersebut, Polri juga telah mengembangkan 16 Pusat Studi Kepolisian internal dengan berbagai klaster keilmuan spesifik, mulai dari perpolisian masyarakat (Polmas), antikorupsi, penanggulangan terorisme, ilmu kepolisian, siber, forensik, hingga keamanan nasional dan keadilan restoratif.

Wakapolri berharap jejaring keilmuan nasional ini terus tumbuh secara berkelanjutan, sehingga setiap riset akademik yang dihasilkan dapat bertransformasi menjadi kebijakan operasional kepolisian yang semakin profesional, adaptif, dan humanis. (***/Ril)

Baca Juga :  Dari Etika Moral hingga Legitimasi Publik: Pakar Nasional "Bedah" Transformasi Polri di DILIBAS STIK