Pemprov dan Kemendagri Jadi Fokus Konsultasi, DPRD Batam Resmi Setujui Perpanjangan Masa Kerja Pansus Perda Pengelolaan Sampah

Keterangan : Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I, H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda serta Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Penggodokan regulasi tata kelola kebersihan di Kota Batam memerlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam secara resmi menyetujui penambahan masa kerja selama 30 hari bagi Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Persetujuan krusial ini diketok dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar pada Jumat (11/9/2026) malam. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.

Hadir pula dalam sidang paripurna ini Wali Kota Batam Amsakar Achmad beserta jajaran pejabat Pemko Batam, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.

Dalam sidang yang sarat agenda penting tersebut, DPRD Kota Batam merangkum empat pokok bahasan utama:

  1. Penyampaian laporan Pansus Pengelolaan Sampah sekaligus permohonan perpanjangan masa kerja dan pengambilan keputusan.

  2. Laporan Badan Anggaran (Banggar) atas pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam TA 2026 dan pengambilan keputusan.

  3. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Batam TA 2027.

  4. Penyampaian laporan Badan Musyawarah (Bamus) terkait Rencana Kerja DPRD Kota Batam Tahun 2027.

Memasuki agenda pertama, Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin memaparkan pertimbangan di balik penambahan masa kerja Pansus. Berdasarkan hasil rapat konsultasi sebelum paripurna, Pansus dinilai masih memerlukan waktu tambahan untuk mematangkan substansi draf regulasi.

Kebutuhan waktu tersebut utamanya didasari oleh agenda konsultasi lanjutan yang harus ditempuh kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menyesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional terbaru terkait pengelolaan sampah. Selain itu, Pansus juga harus berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Gubernur Kepri.

Langkah sinkronisasi ini dinilai sangat esensial agar produk hukum daerah yang dihasilkan nantinya benar-benar selaras dan tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi.

“Sehingga Pansus memerlukan tambahan waktu kerja selama 30 hari,” ujar Kamaluddin di hadapan forum.

Usai memaparkan berbagai pertimbangan objektif tersebut, pimpinan sidang langsung meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir di ruang rapat paripurna.

“Apakah dapat disetujui penambahan masa kerja Pansus selama 30 hari?” tanya Kamaluddin.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak secara aklamasi oleh para legislator. “Setuju!” jawab anggota DPRD.

Ketukan palu sidang satu kali oleh Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin kemudian mengesahkan perpanjangan masa kerja Pansus selama 30 hari ke depan. Dengan penambahan waktu ini, diharapkan Pansus dapat memaksimalkan ruang-ruang konsultasi baik ke pusat maupun provinsi, sehingga regulasi pengelolaan sampah di Kota Batam dapat dirumuskan secara matang, akurat, dan berwawasan jangka panjang sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah definitif.

Baca Juga :  Aweng Kurniawan Hadiri Groundbreaking TPS Punggur, Dukung BP dan Persero Kuatkan Infrastruktur Pelabuhan