JOHOR BAHRU, (KUPAS7.ID) — Kawasan perbatasan laut strategis antara Indonesia dan Malaysia kini mendapat pengawalan berlapis. Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau memperkuat barisan penegakan hukum internasional dengan menggelar Rapat Bilateral Keamanan Perbatasan bersama Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontingen Johor dan Melaka di Johor Bahru, Malaysia, pada 7–8 September 2026.
Pertemuan tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Kepri, Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo yang hadir didampingi oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Kepri, yakni Dirreskrimum, Dirresnarkoba, dan Dirpolairud.
Fokus utama pembahasan dalam forum bilateral ini adalah eskalasi kejahatan terorganisir lintas negara (transnational crime), khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, serta peredaran gelap narkotika. Wilayah perairan Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia termasuk kawasan sibuk Selat Malaka dan Laut Cina Selatan kerap dimanfaatkan oleh sindikat internasional sebagai jalur gelap.
Dalam paparannya, delegasi Polda Kepri membeberkan berbagai modus operandi baru yang kian canggih dan licik:
-
Akselerasi Maritim: Sindikat menggunakan kapal-kapal berukuran kecil yang lincah, melakukan metode ship-to-ship di tengah laut bebas, hingga mengambil pasokan narkotika berdasarkan titik koordinat laut yang telah disepakati.
-
Modus Digital dan Identitas Palsu: Jaringan kejahatan kini memanfaatkan identitas palsu, sarana komunikasi terenkripsi yang sulit dilacak, hingga pencucian uang lintas batas menggunakan dompet digital serta aset kripto.
Data penanganan perkara yang dipaparkan Polda Kepri menunjukkan tren peningkatan angka kejahatan narkotika yang cukup mengkhawatirkan di wilayah hukum Kepulauan Riau. Tercatat sebanyak 432 kasus pada tahun 2024, melonjak drastis menjadi 595 kasus pada tahun 2025, dan hingga bulan Agustus 2026 ini telah ditangani sebanyak 440 kasus.
Tidak hanya dari sisi kuantitas, jaringan sindikat yang berhasil diringkus juga mencatatkan angka barang bukti fantastis sepanjang tahun 2026. Aparat gabungan berhasil menyita barang bukti jumbo berupa:
-
Sekitar 1,3 ton ketamin
-
2,6 ton liquid methamphetamine (sabu cair)
-
800 kilogram ketamin tambahan
Angka-angka ini menjadi alarm keras bahwa jaringan narkotika internasional melihat wilayah perairan perbatasan sebagai pasar dan jalur transit utama yang harus diberantas tanpa kompromi.
Wakapolda Brigjen Pol. Anom Wibowo menegaskan bahwa kejahatan lintas yurisdiksi tidak akan bisa diselesaikan secara parsial oleh satu negara saja. Dibutuhkan komitmen moral, integritas aparat, serta pertukaran informasi intelijen yang cepat untuk memutus mata rantai sindikat ini.
“Kejahatan lintas negara membutuhkan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan. Karena itu, komunikasi, pertukaran informasi, serta koordinasi operasional harus terus diperkuat agar penanganan TPPO, penyelundupan manusia, dan peredaran gelap narkotika dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif,” tegas Anom.
Pertemuan bilateral yang berlangsung produktif ini sukses merumuskan dan menyepakati 12 poin kerja sama strategis untuk mengamankan perbatasan kedua negara. Poin-poin penting tersebut mencakup:
-
Pembentukan kanal komunikasi langsung darurat selama 24 jam penuh.
-
Penunjukan pejabat penghubung (Liaison Officer / LO) dan titik kontak (Point of Contact / PIC) yang aktif.
-
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi bersama di lapangan.
-
Intensifikasi pertukaran data intelijen strategis secara real-time.
-
Analisis pergerakan kapal secara mandiri melalui pemantauan Automatic Identification System (AIS).
-
Peningkatan frekuensi patroli laut terkoordinasi di garis batas perairan.
-
Pelaksanaan penyelidikan keuangan gabungan (financial investigation) untuk menyita aset hasil kejahatan.
-
Optimalisasi mekanisme penanganan DPO lintas negara lewat jalur deportasi, ekstradisi, dan Mutual Legal Assistance (MLA).
-
Mitigasi bersama terhadap modus operandi kejahatan berbasis teknologi mutakhir.
-
Agenda evaluasi dan pertemuan virtual rutin setiap bulan.
-
Pertemuan tatap muka berkala setiap tiga bulan guna mengukur efektivitas kerja sama.
-
Penguatan diplomasi kelembagaan di tingkat regional.
Selain agenda pengamanan hukum yang padat, rangkaian kunjungan kerja Polda Kepri di Malaysia juga diisi dengan lawatan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru serta Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB). Langkah ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam merawat hubungan kelembagaan sekaligus memberikan perhatian terhadap pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, Polda Kepri siap langsung bergerak cepat mengimplementasikan langkah-langkah taktis di lapangan guna memperkuat program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta menjaga stabilitas Harkamtibmas di gerbang terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


