TANJUNGPINANG, (KUPAS7.ID) — Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengambil langkah tegas dalam merespons ancaman kejahatan kemanusiaan yang kian kompleks. Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Drs. H. Raja Ariza memimpin langsung Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA).
Forum strategis yang melibatkan Gugus Tugas TPPO ini digelar di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (22/9/2026).
Raja Ariza mengingatkan bahwa kejahatan perdagangan orang merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia mengibaratkan fenomena TPPO dan kekerasan sosial ibarat fenomena gunung es, di mana kasus yang tampak di permukaan dan berhasil dilaporkan seringkali jauh lebih kecil dibandingkan realitas pahit yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat.
“Masalah ini tidak bisa dilihat secara parsial semata, melainkan merupakan fenomena gunung es. Kasus yang berhasil dilaporkan atau tampak ke permukaan sering kali jauh lebih kecil dibandingkan dengan realitas yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat,” ujar Ariza.
Waspadai Modus Baru Perekrutan Daring dan Kerentanan Wilayah Transit
Ia juga menyoroti pergeseran modus operandi para pelaku sindikat. Jika di masa lalu perekrutan tenaga kerja ilegal dilakukan secara konvensional, kini para pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi dan media sosial. Modus operandi tersebut kerap berkedok tawaran lowongan pekerjaan daring palsu maupun iming-iming beasiswa fiktif yang tidak sesuai prosedur resmi.
Sebagai wilayah yang memiliki kedekatan geografis dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, serta tingginya mobilitas antarpulau, Tanjungpinang memiliki kerentanan tersendiri sebagai daerah transit yang strategis.
Berdasarkan data dari UPTD PPA Kota Tanjungpinang hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 30 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan yang menimpa anak mencapai 72 korban, dengan 21 anak tercatat sebagai pelaku.
“Angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang cukup tinggi. Kondisi ini mengingatkan kita bahwa upaya pencegahan harus diperkuat serta membutuhkan penanganan yang terintegrasi dari semua pihak,” tegasnya.
Raja Ariza menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas jaringan TPPO. Dibutuhkan kerja sama yang solid, terintegrasi, andal, dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir—mulai dari edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat, pengawasan ketenagakerjaan, hingga penegakan hukum yang tegas serta rehabilitasi bagi para korban.
“Calon pekerja harus mendapatkan informasi yang benar mengenai prosedur bekerja secara resmi dan aman. Jangan mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar tanpa melakukan verifikasi,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemko Tanjungpinang mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan sosialisasi literasi migrasi aman, penguatan perlindungan komprehensif bagi korban, penegakan hukum tanpa kompromi, serta pembangunan sistem basis data dan pelaporan terpadu.
Rakor tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari unsur penegak hukum dan instansi vertikal, yakni Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang AKP Wamilik Mabel, Kasatbinmas Polresta Tanjungpinang Iptu Helman, serta Kepala BP3MI Kombes Pol. Imam Riyadi yang diikuti oleh seluruh unsur anggota Gugus Tugas TPPO Kota Tanjungpinang.


