Catat 1.182 Permohonan Perizinan Masuk, BP Batam Tegaskan Komitmen Beri Kepastian Hukum dan Kemudahan Berinvestasi

Keterangan : Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait. (Foto : Humas BP Batam)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat posisinya sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah dengan menghadirkan layanan birokrasi yang transparan, cepat, dan akuntabel. Tercatat sebanyak 1.182 permohonan perizinan masuk melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sepanjang periode 1 September 2025 hingga 20 September 2026.

Ribuan permohonan tersebut mencakup 16 bidang layanan perizinan strategis yang dikelola oleh BP Batam guna menunjang kelancaran ekosistem bisnis dan investasi di kota industri ini.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan bahwa seluruh proses pelayanan perizinan dijalankan secara disiplin sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data rekapitulasi, sebanyak 423 permohonan telah sukses ditangani atau diterbitkan izinnya. Sementara itu, 284 permohonan belum memenuhi persyaratan, 276 permohonan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan oleh pemohon, dan 199 permohonan masih dalam tahap proses verifikasi lanjutan.

“Data ini menunjukkan proses pelayanan perizinan terus berjalan. Setiap permohonan kami proses berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, sehingga pemohon mendapatkan kepastian dalam setiap tahapan layanan,” ujar Ariastuty di Batam Centre.

Ia menambahkan, data tersebut merupakan catatan khusus melalui sistem OSS untuk 16 sektor di KPBPB Batam. Di sisi lain, pelayanan pendukung melalui sistem LMS dan IBOSS juga telah berjalan efektif, melengkapi ekosistem layanan digital satu pintu di lingkungan BP Batam.

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis dan sektor layanannya, sebaran permohonan menunjukkan dinamika aktivitas investasi yang cukup tinggi di berbagai bidang:

  • Persetujuan Lingkungan (mencakup SPPL, PL, AMDAL, serta UKL-UPL): Sebanyak 144 permohonan telah diterbitkan, 1 belum memenuhi persyaratan, 16 dikembalikan untuk diperbaiki, dan 11 dalam proses verifikasi.

  • Perizinan Berusaha (PB): Sebanyak 136 permohonan telah diterbitkan, 20 belum memenuhi persyaratan, 147 dikembalikan untuk perbaikan, dan 62 dalam proses verifikasi.

  • Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU): Sebanyak 123 permohonan telah diterbitkan, 15 belum memenuhi persyaratan, 112 dikembalikan untuk perbaikan, dan 96 dalam proses verifikasi.

  • PKKPR Laut: Sebanyak 18 permohonan telah diterbitkan, 222 belum memenuhi persyaratan, 1 dikembalikan untuk perbaikan, dan 21 dalam proses verifikasi.

  • PPKH: Sebanyak 2 permohonan telah diterbitkan, 26 belum memenuhi persyaratan, dan 9 masih dalam proses verifikasi.

Dinamika dan efisiensi birokrasi perizinan ini merupakan wujud nyata dari arahan strategis di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batamsekaligus Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Keduanya secara konsisten mendorong peningkatan kualitas layanan publik melalui insentif kebijakan dan penyederhanaan birokrasi.

Langkah progresif ini selaras dengan arah kebijakan nasional Presiden RI Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan daya saing Batam, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penyederhanaan regulasi, penyelesaian persoalan lahan, hingga pengukuhan Batam sebagai destinasi investasi unggulan internasional.

Dukungan regulasi dari pemerintah pusat juga semakin diperkuat melalui penerbitan instrumen hukum strategis, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, hingga PP Nomor 47 Tahun 2025. Seluruh regulasi tersebut dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi para investor.

Amsakar Achmad, sebelumnya menegaskan bahwa reformasi pelayanan perizinan adalah harga mati dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan ramah investasi di KPBPB Batam.

“Pemerintah terus mendorong agar proses perizinan semakin mudah dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. BP Batam akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar investasi dan kegiatan usaha di Batam dapat berjalan dengan lancar dan baik,” pungkas Amsakar. (*)

Baca Juga :  RDP dengan Komisi VI DPR RI, BP Batam Paparkan Capaian Investasi dan Kinerja Keuangan