BATAM, (KUPAS7.ID) – Penegakan hukum di Batam kembali menjadi sorotan tajam. Sebuah cafe remang-remang di Kabil Raya, Nongsa, bebas beroperasi di pinggir jalan utama, tepat di seberang Kawasan Industri Tunas Prima. Padahal, aktivitasnya diduga menyediakan jasa karaoke, wanita penghibur hingga praktik prostitusi terselubung.
Pemandangan ini menjadi tamparan keras bagi wibawa aparat penegak hukum di Batam.
Bagaimana mungkin, di jantung kawasan industri yang dijaga ketat, sebuah bangunan semi permanen dengan lampu remang-remang dan musik keras bisa beroperasi setiap malam tanpa tersentuh hukum?
HUKUM TUMPUL DI ATAS, TAJAM DI BAWAH?
Warga Kabil Raya mengaku sudah sangat resah, namun suara mereka seolah tidak didengar.
“Warung remang-remang ini menyediakan jasa karaoke, wanita penghibur hingga praktik prostitusi. Warga di sini sebenarnya sudah cukup sangat resah. Kok bisa ya, praktik terselubung seperti ini dapat berjalan di wilayah hukum Polsek Nongsa,” ujar warga, Jumat (25/9/2026).
Keresahan warga ini beralasan. Jika warung kecil milik warga yang tidak punya izin langsung digusur, mengapa cafe remang yang diduga melanggar Perda Ketertiban Umum dan Perda Kepariwisataan ini dibiarkan?
Ini menimbulkan kesan hukum di Batam tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tajam kepada rakyat kecil, tapi tumpul kepada pengusaha hiburan malam yang diduga melanggar aturan.
3 INSTANSI YANG WAJIB JAWAB:
Publik kini menagih jawaban dari 3 pilar penegakan hukum:
1. Polsek Nongsa DIKEMANAKAN?
Jarak cafe remang ke Mapolsek Nongsa hanya beberapa kilometer. Patroli malam Polsek mustahil tidak melihat dan mendengar dentuman musik dari cafe tersebut. Mengapa tidak ada razia? Apakah ada pembiaran? Atau ada setoran?
2. Satpol PP Batam MATI SURI?
Satpol PP adalah penegak Perda. Perda No. 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum jelas melarang tempat hiburan tanpa izin yang meresahkan masyarakat. Mengapa Satpol PP Batam tidak pernah menyegel tempat ini? Padahal lokasinya di pinggir jalan, bukan di dalam hutan.
3. Camat & Lurah Nongsa DIAM?
Setiap usaha di wilayahnya wajib sepengetahuan Camat dan Lurah. Apakah Camat Nongsa tahu ada cafe remang yang meresahkan warganya? Jika tahu, mengapa dibiarkan? Jika tidak tahu, patut dipertanyakan fungsi pengawasan wilayahnya.
BATAM BUTUH BUKTI, BUKAN JANJI
Selama ini, jawaban aparat selalu sama: “Akan kami cek,” “Akan kami monitor,” “Terima kasih informasinya.”
Warga Kabil sudah muak dengan jawaban normatif.
Yang warga butuh adalah tindakan nyata: penyegelan, pemeriksaan izin TDUP, razia miras dan prostitusi, serta penegakan Perda tanpa pandang bulu.
Jika dibiarkan, Batam akan dicap sebagai kota yang gagal menegakkan Perda. Kota industri yang membiarkan maksiat tumbuh subur di depan pabrik.
Terpisah, saat dikonfirmasi wartawan Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Agung Tri Poerbowo menegaskan bahwa pihak akan menindaklanjuti informasi tersebut.
“Akan kami tindak lanjuti,” singkatnya. (***)


