BATAM, (KUPAS7.ID) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Badan Pengusahaan (BP Batam) mengambil langkah taktis dan terintegrasi untuk menuntaskan persoalan menahun terkait genangan air. Koordinasi lintas instansi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir Kota Batam yang dihelat di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026).
Rapat strategis tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, perwakilan BP Batam, serta para camat dan lurah se-Kota Batam.
Amsakar menegaskan bahwa penanganan banjir merupakan salah satu pilar utama dari 15 program prioritas masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini wajib dieksekusi secara terukur, berkelanjutan, dan berdasarkan realitas di lapangan.
“Cerita soal banjir ini menjadi bagian dari program prioritas kami. Kami sengaja mengumpulkan rekan-rekan teknis untuk memperbincangkan empat hal kunci: identifikasi titik prioritas, pemetaan kondisi yang ada, sinkronisasi pembagian tugas antara Pemko dan BP Batam, serta langkah konkret tindak lanjutnya. Yang paling penting dari pertemuan hari ini adalah rencana aksi dan tindak lanjut nyata di lapangan,” tegas Amsakar.
Dalam pemetaan yang dilakukan, tercatat sebanyak 167 titik rawan banjir di seluruh wilayah Kota Batam yang masuk dalam dokumen penanganan. Dari total angka tersebut, sebanyak 33 titik menjadi domain penanganan BP Batam, sementara sisanya ditangani langsung oleh Pemko Batam.
Amsakar menekankan pentingnya kejelasan batas wilayah kerja agar penanganan di lapangan tidak tumpang tindih (overlapping) sekaligus memastikan tidak ada satupun wilayah terisolasi dari intervensi. Para camat dan lurah juga diinstruksikan untuk proaktif memperbarui data kondisi drainase dan genangan di wilayah masing-masing secara akurat, guna menjadi acuan perencanaan anggaran dinas teknis.
Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan khusus adalah kawasan Bengkong Swadebi, yang sebelumnya sempat viral akibat insiden kendaraan terseret arus deras saat curah hujan tinggi. Secara teknis, wilayah ini merupakan area cekungan rendah yang menerima volume air dari tiga penjuru, dengan debit terbesar berasal dari kawasan Cahaya Garden.
Sebagai solusi permanen, Pemko dan BP Batam sepakat untuk membangun infrastruktur kolam retensi dan rumah pompa di area hilir guna menampung dan mengatur laju debit air secara terintegrasi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam sekaligus Li Claudia Chandra menyoroti pentingnya evaluasi berkala serta penyamaan data di tengah pesatnya alih fungsi lahan dan pertumbuhan permukiman baru.
“Data awal yang dihimpun dari lapangan terus dinamis seiring berkembangnya kawasan permukiman. Karena itu, evaluasi terhadap titik yang sudah ditangani tahun lalu harus memastikan tempat tersebut benar-benar bebas banjir,” ujar Li Claudia.
Ia juga menambahkan bahwa penanganan kawasan permukiman padat di wilayah cekungan akibat ekspansi pembangunan masa lalu memerlukan proses dan intervensi teknis yang sangat matang.
Menutup rapat koordinasi tersebut, Amsakar meminta seluruh jajaran aparatur untuk memperkuat transparansi informasi dan publikasi kepada masyarakat mengenai progres penanganan banjir. Selain itu, para camat dan lurah turut diminta menyusun neraca persoalan lingkungan secara berkala mulai dari masalah jalan berlubang hingga penerangan jalan umum demi mempercepat akselerasi pelayanan publik di tingkat kelurahan.


