BATAM, (KUPAS.ID) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengambil langkah tegas dalam merancang arah kebijakan fiskal daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan difokuskan secara ketat berbasis kinerja dan kemanfaatan langsung, di mana setiap rupiah yang dianggarkan wajib memberikan hasil serta dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin menjelaskan bahwa paripurna tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya seluruh fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang diajukan Pemerintah Kota Batam.
Menurut Kamaluddin, sesuai mekanisme pembahasan Ranperda APBD, setelah penyampaian pandangan umum fraksi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai pandangan, masukan, serta catatan yang disampaikan DPRD.
“Sesuai mekanisme yang berlaku dalam penyusunan Perda APBD, setelah pemandangan fraksi-fraksi, maka hari ini kita akan mendengarkan jawaban dan tanggapan Wali Kota Batam atas pemandangan umum berkenaan,” ungkap Kamaluddin.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat membacakan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Batam TA 2027. Rapat paripurna penting ini dilangsungkan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Amsakar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas berbagai pandangan, catatan kritis, dan masukan konstruktif yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi instrumen krusial dalam menyempurnakan rancangan APBD 2027 agar tetap berpegang teguh pada arah kebijakan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, tata kelola belanja daerah pada 2027 akan diarahkan agar jauh lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif. Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam juga diwajibkan memiliki target terukur, indikator kinerja yang jelas, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat.
Dalam APBD 2027, lanjut kata Amsakar, Pemko Batam membidik sejumlah sektor fundamental yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, sektor pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi pilar utama.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah berkomitmen menghadirkan pemerataan hingga ke wilayah penyangga (hinterland). Sejumlah program strategis telah disiapkan, mulai dari pembangunan dan peningkatan ruas jalan baru, pembangunan jembatan, penambahan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), hingga penguatan infrastruktur dasar di mainland maupun hinterland.
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” jelas Amsakar.
Sementara itu, persoalan klasik seperti penanganan banjir dan pengelolaan persampahan digarap secara komprehensif. Penanganan banjir dilakukan terpadu melalui normalisasi drainase, pengendalian sedimentasi, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, hingga mitigasi di kawasan-kawasan rawan banjir.
Di sektor persampahan, Pemko Batam memperkuat manajemen dari hulu ke hilir—mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R), pembangunan lanjutan landfill TPA, hingga penambahan armada truk sampah dan kontainer di sembilan kecamatan.
Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diarahkan untuk memperluas akses sekaligus mendongkrak mutu. Pemerintah menyiapkan program bantuan dan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu, pembagian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru SD dan SMP (baik negeri maupun swasta), beasiswa mahasiswa asal hinterland, hingga peningkatan kompetensi guru.
Pada sektor kesehatan, target utama mencakup penguatan layanan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan sarana prasarana puskesmas dan RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga medis, serta ketersediaan obat dan alat kesehatan yang merata.
Tidak kalah penting, penguatan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja menjadi sorotan tajam. Selain memperkuat kapasitas UMKM, memfasilitasi perizinan usaha, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Pemko Batam juga mengawal komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Melalui nota kesepahaman (MoU) yang telah diteken bersama 30 perusahaan besar dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Pemko Batam menargetkan realisasi penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Amsakar menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan APBD tidak lagi dihitung dari tingginya serapan anggaran semata, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” pungkasnya.


