BATAM, (KUPAS7.ID) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan dua agenda legislasi penting di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Senin (12/10/2026).
Dua agenda utama tersebut meliputi penyampaian dan penjelasan pengusul atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta penyampaian penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda Perubahan Kedua Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.
Hadir mewakili Wali Kota Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, jajaran pejabat Pemko Batam, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, serta insan pers.
Kamaluddin menjelaskan bahwa kedua Ranperda tersebut diajukan melalui mekanisme kumulatif terbuka. Langkah ini diambil karena materi penyelarasan regulasi tersebut belum tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam Tahun 2026.
Setelah seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju, agenda dilanjutkan dengan pemaparan dari Komisi II DPRD Kota Batam selaku pengusul Ranperda inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Juru Bicara Komisi II DPRD Kota Batam, Hj. Umi Kalsum, menegaskan bahwa penyesuaian regulasi ini bukan semata-mata berfokus pada penghasilan atau tunjangan anggota dewan, melainkan penguatan dukungan kelembagaan agar fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan hukum berjalan optimal, transparan, serta akuntabel.
“Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tidak semata-mata dipandang sebagai pemberian penghasilan dan tunjangan, tetapi sebagai bagian dari dukungan kelembagaan bagi pelaksanaan fungsi DPRD,” tegas Hj. Umi Kalsum.
Umi Kalsum menjelaskan, aturan yang berlaku saat ini (Perda No. 3/2017 jo Perda No. 1/2020) perlu diharmoniskan dengan aturan nasional terbaru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta PP Nomor 1 Tahun 2023.
Selain itu, pertimbangan geografis Kota Batam sebagai kawasan industri, investasi, dan perdagangan yang memiliki wilayah pulau utama (mainland) serta pulau penyangga (hinterland) berpengaruh langsung terhadap indeks harga properti, biaya transportasi, serta biaya operasional lapangan para wakil rakyat.
“Arah pengaturannya bukan untuk memperluas hak keuangan dan administratif DPRD secara tidak terkendali, melainkan memastikan bahwa setiap hak dan fasilitas memiliki dasar hukum, dasar kebutuhan, dasar perhitungan, dasar penganggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas,” tambahnya.
Komisi II menekankan bahwa seluruh penganggaran mengedepankan prinsip legalitas, efisiensi, serta mencegah pemberian fasilitas ganda (double funding) dari APBD.
Usai penyampaian penjelasan, Hj. Umi Kalsum menyerahkan dokumen Ranperda inisiatif tersebut kepada Pimpinan DPRD Kota Batam.
Ketua DPRD Kamaluddin menyampaikan bahwa sesuai prosedur pembentukan perda, Wali Kota Batam dijadwalkan akan memberikan pemandangan/pendapat resminya atas Ranperda inisiatif ini dalam rapat paripurna lanjutan pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Rangkaian paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian penjelasan Pemerintah Kota Batam mengenai Ranperda Perubahan Kedua Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum guna memperkuat tatanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Batam. (*)


