BATAM, (KUPAS7.ID) — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat menggelar rapat koordinasi intensif bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam di Gedung DPRD Kota Batam, Selasa (3/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Anwar Anas dengan didampingi Sekretaris Pansus Muhammad Fadhli. Turut hadir anggota Pansus di antaranya Amirsyah, Jamson Silaban dan Ir. Anang Adhan, serta Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam, Hj. Siti Nurlailah.
Sementara dari pihak jajaran eksekutif Pemko Batam, hadir Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam Imam Tohari beserta pejabat teknis dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Bagian Hukum Setdako Batam.
Ketua Pansus Anwar Anas menjelaskan bahwa pertemuan ini tidak sekadar membahas draf revisi Perda, tetapi juga melakukan inventarisasi terhadap pasal-pasal krusial yang membutuhkan perhatian khusus sebelum ditetapkan menjadi regulasi daerah.
Selain itu, Pansus telah menyusun lini masa (timeline) pembahasan yang inklusif dengan melibatkannya berbagai elemen pemangku kepentingan (stakeholder), organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga penyiapan agenda Focus Group Discussion (FGD).
“Selain membahas draf revisi Ranperda, kita juga menginventarisasi substansi yang perlu mendapat perhatian khusus. Kita juga menyusun jadwal untuk pembahasan dengan stakeholder terkait, termasuk kelompok masyarakat. Kami turut menginventarisasi pihak-pihak yang perlu dimintai masukan, termasuk jadwal untuk menggelar FGD,” terang Anwar Anas.
Anwar memaparkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketertiban Sosial sudah saatnya direvisi. Hal ini didasari oleh banyaknya penyesuaian regulasi di tingkat pusat serta dinamika sosial kota yang makin kompleks, sehingga dibutuhkan sinkronisasi hukum agar tidak memicu tumpang tindih dalam penegakan di lapangan.
Desakan revisi ini juga lahir dari serapan aspirasi publik, salah satunya masukan kritis dari mahasiswa Universitas Putra Batam (UPB) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPRD Batam pada 23 Juni 2026 lalu.
“Kita siap menerima masukan-masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan Ranperda ini dan bagaimana nantinya dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat,” tegas Anwar.
Melalui sinergi erat bersama Pemko Batam dan pelibatan publik secara transparan, Pansus DPRD Batam menargetkan Ranperda ini mampu melahirkan payung hukum yang komprehensif, humanis, dan adaptif demi menjaga kondusivitas serta perlindungan masyarakat di Kota Batam.


