Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif, Sinkronisasi Regulasi Jadi Fokus Utama

Keterangan : pembahasan mendalam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus menunjukkan marwah kinerjanya dalam merampungkan produk hukum daerah. Langkah taktis ini diwujudkan dengan menggeber pembahasan mendalam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam melalui rapat intensif yang dihelat pada Jumat (6/11/2026).

Rapat krusial tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Syafe’i serta dihadiri oleh jajaran anggota Pansus lainnya, di antaranya Djoko Mulyono, Safari Ramadhan, H. Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk.

Guna memastikan setiap pasal yang dibahas memiliki landasan hukum yang presisi, Pansus turut menggandeng mitra dari unsur eksekutif. Rapat kali ini menghadirkan perwakilan Bagian Hukum dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, serta Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Keuangan, Zulkarnain.

Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut bertujuan untuk memberikan masukan komprehensif sekaligus membedah aspek teknis penganggaran yang selaras dengan substansi Ranperda.

Ketua Pansus, Muhammad Syafe’i, menjelaskan bahwa agenda utama rapat berfokus pada sinkronisasi materi Ranperda dengan berbagai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku—mulai dari regulasi pusat, provinsi, hingga ketentuan turunan berupa Peraturan Wali Kota (Perwako).

Harmonisasi ini dinilai mutlak dilakukan agar produk hukum yang akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) benar-benar kuat secara yuridis dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan, terutama peraturan yang lebih tinggi,” ungkap Syafe’i di ruang rapat DPRD Batam.

Selain merampungkan sinkronisasi materi dan pendalaman pasal demi pasal, Pansus juga tengah merancang agenda konsultasi kelembagaan ke sejumlah instansi terkait di luar daerah. Langkah jemput bola ini diharapkan mampu memperkaya referensi, menyerap praktik terbaik (best practices), serta memberikan penguatan substansial terhadap materi muatan Ranperda.

Melalui rangkaian proses pembahasan yang cermat, transparan, dan terukur ini, Pansus DPRD Batam optimis Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dirumuskan secara komprehensif. Regulasi tersebut nantinya tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap perundang-undangan, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola administrasi keuangan lembaga legislatif yang akuntabel dan profesional.

Baca Juga :  Pesta Cahaya Bulan di Batam, Ribuan Warga Rayakan Mid Autumn Festival Penuh Keharmonisan