BATAM, (KUPAS7.ID) — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua. Memasuki tahap pendalaman materi, Pansus berfokus menyempurnakan rumusan serta memastikan kesesuaian ketentuan di setiap pasal agar tidak berbenturan dengan regulasi di atasnya.
Pada Senin (16/11/2026), Pansus kembali menggelar rapat lanjutan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Yunus didampingi Wakil Ketua Pansus, Kamaruddin Muda.
Dalam rapat kerja tersebut, Pansus bersama tim hukum eksekutif membedah redaksional maupun substansi pasal demi pasal secara cermat. Langkah ini dibarengi dengan sinkronisasi menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama regulasi yang berkaitan langsung dengan sektor pertanahan.
Ketua Pansus, Muhammad Yunus, menegaskan bahwa pendalaman setiap norma hukum merupakan tahapan krusial agar Ranperda Penataan Kampung Tua memiliki redaksi yang lugas, bebas dari multitafsir, serta dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
“Kita terus bahas pasal per pasal, baik redaksionalnya maupun substansinya. Selain itu juga sinkronisasi dengan sejumlah peraturan lainnya, terutama terkait pertanahan,” ungkap Yunus.
Menurutnya, penyusunan payung hukum Kampung Tua membutuhkan ketelitian ekstra karena bersinggungan dengan banyak aspek strategis, mulai dari tata ruang, administrasi wilayah, hingga status dan kepastian hukum pertanahan.
“Ini yang terus kita cermati bersama. Jangan sampai ada pasal yang justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Kita ingin setiap ketentuan yang dirumuskan benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Lebih jauh, Yunus menekankan bahwa Ranperda Penataan Kampung Tua tidak boleh sekadar menjadi produk administratif belaka, melainkan harus hadir sebagai instrumen yang melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat tempatan dengan tetap memperhatikan karakteristik historis maupun sosiologis Kampung Tua di Batam.
“Kita berharap Ranperda ini nantinya tidak hanya menjadi payung hukum secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kejelasan arah penataan Kampung Tua. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat kampung tua harus menjadi perhatian dalam penyusunannya,” tegasnya.
Pansus bersama Tim Hukum Pemko Batam berkomitmen terus mengawal pembahasan maraton ini hingga seluruh materi tuntas disempurnakan, sehingga regulasi yang dilahirkan kelak mampu mewujudkan penataan Kampung Tua yang tertib, terarah, dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Batam.


