BATAM, (KUPAS7.ID) — Kontras pemandangan kota modern dan jejak pemukiman bersejarah tampak jelas saat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua turun ke lapangan di Kampung Seranggong, Kecamatan Bengkong, Kamis (19/11/2026). Meski letaknya tidak jauh dari denyut kawasan perkotaan, lokasi tersebut kini tidak lagi berpenghuni, tertutup semak belukar, dan sulit diakses.
Kunjungan lapangan tersebut dipimpin Wakil Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Kamaruddin Muda bersama jajaran anggota Pansus yakni Taufik Ace Muntasir, Tappis Dabal Siahaan, Siti Nurlailah serta Asnawati Atiq.
Di lokasi, rombongan Pansus melihat langsung kondisi kawasan yang konon terakhir dihuni puluhan kepala keluarga (KK) sebelum ditinggalkan warganya. Selain meninjau fisik lokasi, Pansus juga menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan unsur Rumpun Warisan Khazanah Batam (RWKB) guna melengkapi perspektif sejarah serta kondisi aktual di lapangan.
Wakil Ketua Pansus, Kamaruddin Muda menegaskan bahwa peninjauan langsung dilakukan untuk menangkap fakta objektif yang akan memperkaya substansi Ranperda Penataan Kampung Tua.
“Hari ini kita meninjau Kampung Tua Seranggong di Bengkong. Kita himpun kenyataan di lapangan sebagai bahan untuk pembahasan intensif terkait Ranperda ini,” kata Kamaruddin.
Menurutnya, setiap kampung tua di Batam memiliki karakter dan dinamika persoalan yang beragam. Namun, secara umum benang merah kendala yang sering muncul berkaitan dengan legalitas lahan serta kejelasan tata batas kawasan.
“Ini akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait seperti BP Batam, agar Perda ini nantinya benar-benar sinkron dengan peraturan lainnya,” tambahnya.
Kamaruddin menambahkan, seluruh temuan lapangan maupun aspirasi yang berhasil dihimpun akan dibahas lebih mendalam oleh Pansus bersama Tim Hukum Pemerintah Kota Batam serta instansi terkait lainnya.
Pada hari yang sama, jajaran Pansus juga menggelar pertemuan dengan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, untuk mematangkan substansi Ranperda tentang Penataan Kampung Tua.
Usai pertemuan tersebut, Ketua Pansus, Muhammad Yunus menyampaikan bahwa timnya terus bekerja maraton menghimpun masukan dan mengolah hasil koordinasi lintas pihak agar regulasi yang lahir nantinya kuat secara yuridis sekaligus berpihak pada nilai sejarah dan warga.
Ia menekankan pentingnya Perda ini menjadi pijakan hukum yang kokoh bagi kampung tua sebagai bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Batam, sekaligus menghadirkan kepastian status hukum bagi penghuninya.
Melalui rangkaian peninjauan lapangan dan koordinasi kelembagaan ini, Ranperda Penataan Kampung Tua diharapkan tidak sekadar mengurai persoalan legalitas dan batas wilayah, melainkan juga menjaga eksistensi kampung tua serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang berkelanjutan di Kota Batam.


