Batam — Perselisihan ketenagakerjaan yang melibatkan eks tenaga pengamanan PT McDermott memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam bertindak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, Rabu (10/9/2025).
RDP ini sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda sehari sebelumnya.
Rapat yang digelar di ruang pimpinan DPRD ini mempertemukan berbagai pihak terkait, perwakilan mahasiswa, manajemen PT McDermott, eks tenaga pengamanan, manajemen PT Batam Bagus Mandiri, serta pejabat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kota. Turut hadir pula Wakil Ketua II DPRD, Budi Mardiyanto, dan sejumlah anggota Komisi IV.
Dalam pembukaannya, Kamaluddin menegaskan peran DPRD sebagai mediator.
“Batam adalah rumah kita bersama. Tugas kita adalah memastikan semua pihak merasa nyaman dan terjamin hak-haknya,” ujarnya.
“DPRD hadir untuk mencari titik temu dan solusi terbaik agar persoalan ini tidak berkepanjangan,” tambahnya.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah tuntutan mahasiswa terkait penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak kerja di PT McDermott. Mereka menilai hal tersebut melanggar undang-undang yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia.
Menanggapi hal ini, perwakilan manajemen PT McDermott, Syahrial, menjelaskan bahwa kontrak kerja karyawan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris hanya diterapkan untuk kontrak bisnis antar perusahaan.
“Kami memahami masukan yang disampaikan dan akan segera memastikan seluruh kontrak kerja karyawan menggunakan bahasa Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, RDP juga membahas tuntutan para eks tenaga pengamanan yang menuntut kejelasan hak dan kompensasi mereka. DPRD mendesak agar manajemen PT McDermott dan vendor penyedia tenaga kerja, PT Batam Bagus Mandiri, segera berkoordinasi untuk mencari penyelesaian yang adil.


