Rapat Paripurna DPRD Batam: Ranperda APBD 2026 Disetujui, Fraksi Sampaikan Kritik Tajam

Keterangan : Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua II, Budi Mardiyanto dan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam. (Foto : Yadi, Rabu (10 September 2025)

Batam —  Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam pada Rabu (10/9/2025) menjadi sorotan publik. Dengan agenda utama pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Meskipun seluruh fraksi sepakat agar Ranperda ini dilanjutkan ke pembahasan berikutnya, catatan-catatan penting menjadi sorotan utama.
Sorotan Fraksi: Lingkungan, Kesehatan, dan Ekonomi.

Juru bicara Fraksi PKS, Dr. M. Mustofa, menyoroti masalah lingkungan hidup yang dinilai sangat krusial, terutama persoalan banjir dan sampah.

Menurut Mustofa, jika tidak ditangani serius, masalah ini dapat memberikan persepsi negatif bagi investor dan menurunkan daya saing Batam.

Selain itu, PKS juga menyoroti data mengejutkan terkait kesehatan anak-anak di Batam, di mana ribuan anak terdiagnosis diabetes. Hal ini dianggap sebagai masalah serius yang berisiko menimbulkan komplikasi di usia muda dan harus menjadi prioritas kebijakan kesehatan.

Di bidang infrastruktur, PKS berpendapat bahwa pelebaran jalan bukanlah solusi permanen untuk kemacetan, melainkan pembangunan sistem transportasi publik yang handal dan pembatasan operasional angkutan berat.

Ketua Fraksi PKB, H. Surya Makmur Nasution, menekankan pentingnya belanja APBD yang produktif.

Ia mengingatkan agar anggaran tidak hanya habis untuk belanja pegawai, melainkan harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan inovasi layanan publik.

Surya juga mendesak evaluasi terhadap program-program seremonial yang dinilai kurang berdampak signifikan bagi perekonomian warga.

Sementara itu, Fraksi PAN-Demokrat-PPP menyoroti masalah infrastruktur serta mendesak agar program bantuan bunga 0% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan beragam catatan ini, rapat paripurna ditutup dengan kesepakatan bahwa Ranperda Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan ke tahap pembahasan yang lebih tinggi. Walikota Batam dijadwalkan akan memberikan jawaban atas semua pandangan fraksi-fraksi ini dalam rapat paripurna yang akan datang.

Baca Juga :  Aksi Damai Mahasiswa di Batam: Dialog Berakhir dengan Tanda Tangan Komitmen Pejabat Daerah