News  

Kisah Lahan Mewah di Makassar yang Disengketakan Perusahaan Besar

Lahan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Kini Berpolemik

Lahan seluas sekitar 164.151 meter persegi yang berada di kawasan elit Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) kini tengah menjadi perhatian publik. Polemik ini melibatkan dua perusahaan besar, yaitu PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk.

Penjelasan Pihak PT Hadji Kalla

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Azis Tika menjelaskan bahwa perusahaan milik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), telah berdiri sejak tahun 1952 atau beroperasi selama lebih dari tujuh dekade. Perusahaan tersebut dikenal dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam pengelolaan lahan yang terus dikembangkan.

Azis menyatakan bahwa lahan yang kini berpolemik memiliki alas hak resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar pada 8 Juli 1996. Dokumen tersebut disebut sebagai bukti sah dan memiliki kekuatan hukum penuh.

Ia merinci empat bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla, yaitu:
* HGB No. 695/Maccini Sombala seluas 41.521 m²
* HGB No. 696/Maccini Sombala seluas 38.549 m²
* HGB No. 697/Maccini Sombala seluas 14.565 m²
* HGB No. 698/Maccini Sombala seluas 40.290 m²

Selain empat sertifikat tersebut, perusahaan juga memiliki Akta Pengalihan Hak Atas Tanah Nomor 37 tertanggal 10 Maret 2008 seluas 29.199 m². Jika digabung, total keseluruhan mencapai 164.151 meter persegi.

“Klien kami telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1993 dan tidak pernah terputus sampai saat ini,” kata Azis saat konferensi pers di Wisma Kalla, Jalan Sam Ratulangi, Kota Makassar, Kamis (30/10/2025).

Ia menyebut, perolehan lahan itu dilakukan melalui transaksi jual beli yang sah dengan pemilik sebelumnya. Selain itu, BPN Makassar disebut telah memperpanjang HGB atas lahan tersebut hingga 24 September 2036.

Namun, jelang akhir tahun 2025, lahan milik kliennya kemudian berpolemik. “Sejak adanya aktivitas pematangan lahan dan pemagaran yang dimulai pada tanggal 27 September 2025, klien kami mengalami banyak gangguan fisik dari pihak tertentu,” ungkapnya.

Baca Juga :  Harga Emas Hari Ini Sabtu 13 April 2026: Antam, Galeri 24, UBS Naik Lagi

Penjelasan Pihak PT GMTD Tbk

PT GMTD Tbk merupakan anak Perseroan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Bisnis PT GMTD terdiri dari pembangunan kawasan pemukiman, pariwisata dan bisnis, juga penyediaan lahan siap bangun, penyediaan jasa yang berkaitan dengan kepenghunian kawasan, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang dibangun.

Berdasarkan rilis resmi PT GMTD Tbk yang dikeluarkan pada Senin (3/11/2025), mengklaim telah berhasil melakukan eksekusi lahan seluas 16 hektare tersebut. Eksekusi dilakukan berdasarkan berita acara pelaksanaan eksekusi Nomor 21 EKS/2012/PN.Mks. jo No.228/Pdt.G/2000/PN.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Langkah eksekusi ini merupakan tahap akhir dari proses hukum yang telah berlangsung sejak tahun 2000, ketika PT GMTD Tbk mengajukan gugatan terkait penguasaan lahan secara melawan hukum oleh pihak lain. Setelah melalui proses peradilan yang sah, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa lahan dimaksud merupakan milik sah PT GMTD Tbk.

“Kami bersyukur bahwa proses hukum telah berjalan secara adil dan transparan. Pelaksanaan eksekusi hari ini menandai berakhirnya sengketa panjang dan menjadi bukti nyata kepastian hukum di Indonesia,” kata Presiden Direktur PT GMTD Tbk, Ali Said.

Dengan selesainya eksekusi, lahan tersebut kini resmi berada dalam penguasaan PT GMTD Tbk. Perseroan berencana mengembangkan kawasan Tanjung Bunga, yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Tanggapan dari Pihak PT Hadji Kalla

Chief Legal & Sustainability Officer Kalla, Subhan Djaya Mappaturung, menjelaskan bahwa selama perkara lahan itu bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, pihaknya tidak merasa menjadi tergugat ataupun turut tergugat dalam perkara perdata yang dijadikan dasar permohonan eksekusi oleh PT GMTD Tbk.

“Kami tidak pernah masuk dalam tergugat, tidak pernah masuk dalam turut menggugat. Jadi memang kami betul-betul independen. Kok tiba-tiba diajukan eksekusi, kan tidak mungkin,” katanya.

Pihaknya telah mengirim surat resmi ke PN Makassar melalui direktur PT Hadji Kalla untuk meminta pembatalan atau penundaan eksekusi. “Pihak yang ingin dieksekusi itu tidak pernah ada dan tidak pernah menguasai lahan. Sehingga aneh kalau ada eksekusi lahan di atas lahan yang tidak terkait,” ucapnya.

Baca Juga :  Emas Batangan Turun 0,91 Persen Setelah Tiga Hari Stagnan

Reaksi Wakil Presiden Jusuf Kalla

Polemik kepemilikan lahan yang tidak kunjung usai, membuat Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) yang juga merupakan Founder & Advisor PT Hadji Kalla murka.

Berdasarkan video yang dilihat dan kini telah beredar luas di media sosial, mantan Wapres tersebut datang ke lokasi lahan tersebut dengan mengenakan kemeja putih, pada Rabu (5/11/2025). Ekspresinya menunjukkan kekesalan atas persoalan hukum yang muncul di atas tanah yang diakuinya telah dibeli secara sah puluhan tahun lalu dari keluarga Kerajaan Gowa.

“35 tahun lalu saya sendiri yang beli dan tidak ada (pernah bermasalah). Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak,” kata JK dihadapan awak media, Rabu siang.

Ia mengatakan, tanah tersebut telah dimiliki secara sah dan kemudian dibeli dari ahli waris Kerajaan Gowa, selama itu juga tidak pernah bersengketa atau bahkan berpolemik.

“Jadi itu kebohongan rekayasa macam-macam. Itu permainan Lippo itu, ciri Lippo itu. Jangan main-main di Makassar,” kata JK.

Ia juga mersepon soal informasi eksekusi lahan dilakukan oleh pihak PT GMTD Tbk di atas lahan tersebut. “Eksekusi kan harus didahului dengan constatering atau pengukuran. Mana pengukurannya? Mana orang BPN-nya? Mana orang camatnya? Kan tidak ada semua,” ungkap dia.

Diduga Permainan Mafia Tanah

JK juga menegaskan bahwa objek lahan yang ingin dieksekusi dan diklaim PT GMTD Tbk tidak diketahui keberadaannya. “Panggil dia, mana tanahmu?. Dia (GMTD) belum datang ke Makassar, kita sudah punya tanah. Kalau begini, dia (GMTD) akan mainkan seluruh kota. Dirampok seperti itu. Hadji Kalla saja mau dimain-maini apalagi yang lain,” tegasnya.

JK mengklaim, lahan seluas 16,4 hektar tersebut memiliki alas hak resmi yang diterbitkan pada tanggal 08 Juli 1996 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan hukum penuh dan menjadi bukti sah kepemilikan atas tanah. Perpanjangan HGB juga telah dilakukan sampai dengan tanggal 24 September 2036.

Baca Juga :  Filter B50 khusus segera dirilis, kurangi biaya perawatan kendaraan

“Kita kan punya suratnya, ada sertipikatnya, lalu-lalu tiba-tiba dia (GMTD) mengaku-ngaku. Itu perampokan namanya kan?” ujar JK.

JK juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar jika sewaktu-waktu pihak tertentu bakal menempuh jalur hukum terkait polemik sengketa lahan tersebut. “Kita ini orang taat hukum. Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran,” beber dia.

Dia juga mengingatkan kepada para aparat penegak hukum untuk tetap berlaku adil dan jangan terpengaruh dengan iming-iming tertentu. “Aparat keadilan berlaku adillah. Jangan dimaini,” tutup dia.

Perhatian dari Menteri ATR/BPN

Perkara sengketa lahan yang melibatkan PT Hadji Kalla dan PT GMTD Tbk ternyata menjadi perhatian oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Bahkan Kementerian ATR/BPN menyebut telah menyurati Pengadilan Negeri Makassar, terkait proses eksekusi lahan milik Jusuf Kalla tersebut.

Pasalnya, PT Hadji Kalla, perusahaan bentukan Jusuf Kalla, dinyatakan memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang sah. Selain itu, lahan yang bermasalah tersebut tengah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas nama Mulyono.

“Kami sudah kirim surat kepada Pengadilan di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada constatering,” kata Nusron saat ditemui usai acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (06/11/2025).

Tanggapan dari Juru Bicara PN Makassar

Juru Bicara PN Makassar, Wahyudi Said menanggapi pernyataan Kementerian ATR/BPN terkait surat konfirmasi soal polemik lahan tersebut. Namun, Wahyudi mengaku pihaknya saat ini belum menerima atau melihat langsung surat tersebut.

“Belum ada informasi yang bisa kita sampaikan, kita cek dulu suratnya apakah sudah sampai ke pengadilan atau bagaimana. Iya, kita cek dulu suratnya,” kata Wahyudi dikonfirmasi, Kamis (6/11/2025).

Wahyudi juga menyebut belum mengetahui secara pasti terkait informasi eksekusi lahan milik Jusuf Kalla yang disebut tidak sah tersebut. “Saya cek dulu masalah eksekusi. Saya cek kembali dulu. Sementara itu dulu jawabannya,” singkat dia.