Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan dukungan kuat terhadap program kesejahteraan keuangan yang diinisiasi oleh Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA). Program ini menjadi tindak lanjut dari inisiatif inklusi keuangan yang telah dikembangkan OJK bersama pemerintah. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa pendekatan ini sangat sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Ia mengatakan bahwa OJK siap bekerja sama dengan UNSGSA dan melibatkan berbagai pihak yang sebelumnya telah berkolaborasi dalam program literasi dan inklusi keuangan.
Acara yang diselenggarakan OJK di Jakarta, Kamis, juga dihadiri oleh Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda, yang merupakan Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi. Acara tersebut dihadiri sekitar 1.000 ibu-ibu dari komunitas perempuan di Jakarta.
Menurut Mahendra, program financial health sejalan dengan program prioritas nasional yang tertanam dalam agenda pembangunan Indonesia. Fokus utamanya adalah pada peningkatan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, melindungi diri dari guncangan, dan merencanakan masa depan.
Ratu Maxima menjelaskan bahwa inklusi keuangan seperti memiliki rekening bank hanyalah alat, bukan tujuan akhir dalam mencapai peningkatan kesejahteraan. Setelah semua orang memiliki akses, penting untuk membantu mereka menggunakan akses tersebut untuk memperbaiki hidup mereka. Contohnya, membantu mengatur keuangan sehari-hari, mengelola pendapatan dan pengeluaran, menyusun anggaran, mendapatkan kredit yang tepat, atau menyiapkan biaya pendidikan.
Selain itu, konsep financial health juga mendorong adanya ketahanan keuangan keluarga dalam menghadapi guncangan dengan menggunakan produk keuangan seperti asuransi dan dana darurat.
Maxima menekankan bahwa financial health akan memperkuat stabilitas sistem keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan menjadi jaring pengaman bagi masyarakat Indonesia. Ini tidak hanya relevan bagi pemerintah, tetapi juga bagi bank dan fintech.
Menurutnya, jika nasabah sehat secara finansial, maka pelaku usaha jasa keuangan akan mendapatkan keuntungan lebih besar dalam jangka panjang.
Dalam pengembangan financial health, Ratu Maxima menjelaskan tiga hal utama. Pertama, mengubah cara pandang bahwa literasi keuangan bukan sekadar pemahaman produk, tetapi harus mengarah pada financial health. Kedua, mengembangkan produk keuangan yang tidak membahayakan konsumen, sehingga dibutuhkan inovasi dalam peningkatan pelindungan konsumen. Ketiga, mengarahkan pemahaman bersama para pelaku usaha jasa keuangan bahwa financial health bukanlah kegiatan CSR, melainkan bagian penting dalam model bisnis jangka panjang.
Pertemuan antara Ratu Maxima dan pimpinan kementerian serta lembaga dilakukan dalam rangka kunjungan kerjanya. Hadir dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta perwakilan dari Kemenkeu dan Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi Zelda Wulan Kartika.
Airlangga menjelaskan pentingnya kesejahteraan keuangan karena bisa berdampak pada stabilitas sektor keuangan dan target pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa ketika kesehatan keuangan menurun, keluarga cenderung mengurangi konsumsi, menghabiskan tabungan, dan kembali pada utang mahal, yang berdampak pada stabilitas keuangan, produktivitas tenaga kerja, dan pencapaian target pembangunan nasional jangka panjang menuju 2045.
Ratu Maxima juga mengikuti diskusi mengenai fraud dan scam yang dipimpin oleh Friderica Widyasari Dewi dan diikuti oleh perwakilan dari anggota Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center (IASC).
Friderica menjelaskan peran IASC yang didirikan OJK bersama anggota Satgas Pasti pada November 2024 untuk memerangi penipuan dan kecurangan yang marak saat ini. Dalam satu tahun operasional IASC, total kerugian yang dilaporkan ke IASC mencapai hampir Rp8 triliun.
OJK dan IASC saat ini sedang mengembangkan sistem informasi terpadu untuk menanggulangi penipuan dan kecurangan di Indonesia, memperkuat pencegahan, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar-lembaga. (***)


