Banjir Kapal Impor, Pengusaha Minta Insentif untuk Bangkitkan Industri Lokal

Jakarta — Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap industri perkapalan nasional. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya impor kapal yang berdampak pada kinerja manufaktur dalam negeri.

Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, menegaskan bahwa kebijakan yang mendukung industri perkapalan menjadi faktor penting untuk menjaga kelangsungan galangan kapal nasional. Menurutnya, kondisi ini semakin mendesak mengingat kebutuhan armada yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh industri lokal.

“Dukungan kebijakan sangat diperlukan. Kami juga berharap adanya dukungan terkait kemampuan kita, termasuk pengembangan galang kapal,” ujar Anita saat berbicara di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Anita menyoroti masalah tata ruang yang sering kali membuat kawasan industri galangan berada di posisi tidak strategis atau bahkan berubah fungsi. Menurutnya, hal ini menghambat ekspansi dan investasi jangka panjang.

“Kami berharap adanya kebijakan penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) di sektor industri. Jika suatu industri sudah beroperasi selama puluhan tahun di suatu lokasi, jangan sampai ditetapkan menjadi wilayah lain,” ujarnya.

Menurut Anita, kepastian tata ruang akan berdampak langsung pada operasi dan pengembangan fasilitas galangan. “Ini sangat penting bagi pengembangan industri,” tambahnya.

Selain tata ruang, pelaku industri juga membutuhkan dukungan dari sektor keuangan. Anita berharap perbankan dapat menyediakan skema pembiayaan yang lebih ramah bagi galangan kapal yang memiliki waktu produksi panjang dan risiko tinggi.

“Harapan kami adalah bagaimana kebijakan di sektor perbankan bisa membantu kami,” katanya.

Iperindo juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan fiskal, khususnya pungutan PPN. Menurut Anita, penghapusan PPN akan memberikan efek pengganda yang signifikan.

“Kami berharap PPN ini bisa tidak dipungut, karena multiplier effect di industri ini bukan hanya di industri perkapalan tetapi juga melibatkan tenaga kerja dan ekosistem industri komponen,” ujarnya.

Baca Juga :  Pastikan Penerima BSU Desember 2025, Cek Jadwal dan Syarat!

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, industri perkapalan nasional telah mampu memproduksi berbagai jenis kapal, mulai dari kapal niaga, kapal penumpang hingga kapal perang. Kemampuan ini turut didukung oleh keberadaan 127 perusahaan komponen kapal yang telah bersertifikasi marine class.

Namun demikian, tantangan besar masih menghadang sektor ini. Nilai impor kapal tercatat mencapai US$3,98 miliar, terutama untuk kapal tanker dan kapal kargo.

Direktur Ilmate Kemenperin, Setia Diarta, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan antara kapasitas produksi dalam negeri dan kebutuhan industri pelayaran nasional.

“Melihat kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian industri galangan kapal melalui beberapa langkah strategis,” jelasnya.

Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Skema Khusus Bab 98, yang memberikan tarif bea masuk 0% bagi 111 pos tarif bahan baku pembangunan kapal. Selain itu, pemerintah memperluas pembiayaan melalui penugasan khusus ekspor (PKE) alat transportasi bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), sehingga pelaku galangan memiliki akses pendanaan yang lebih luas dan terjangkau.

Kemenperin juga memfasilitasi pelatihan teknis dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi industri komponen perkapalan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dan meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional di tengah tekanan impor yang masih besar. (***)

Editor: R Nasution