Ada Dugaan Dana Bansos BLTS Kesra dan BPNT Dipotong oleh Oknum RT di Desa Cikarang Cilamaya Wetan 

Foto : Istimewah

Karawang — Program  Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesra (BLTS) dana Bantuan BPNT Sembako periode penyaluran Oktober–Desember 2025 senilai Rp.1.600.000,00 bentuk kepedulian dan upaya pemerintah dalam membantu ekonomi masyarakat Indonesia, terutama untuk membantu, keluarga kurang mampu di tengah tekanan ekonomi.

Namun ada saja praktik dugaan (Pungli) pungutan liar bantuan yang di lakukan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab, secara sistematis.

Dari informasi yang di himpun Tim awak Media, beberapa Keluarga Penerima manfaat  (KPM) berdomisili di Dusun Sipat Kerep Desa Cikarang
Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Jawa Barat. Katagori BLTS Kesra di potong oleh oknum RT sebesar 200 ribu, sedangkan untuk bantuan BPNT Sembako di potong oleh oknum RT juga sebesar 100 ribu.

Dalam pengakuan waraga Dusun Sipat Kerep, yang menerima bantuan BLTS Kesra pada bulan November sebesar 900 ribu,  dipinta oknum RT setempat sebesar 200 ribu

Lain hal bentuk bantuan BPNT Sembako dengan nilai tunai sebesar Rp. 1.600.000, uang administrasi atau dalam istilah warga, uang gesek ATM, sebesar 30 ribu. Yang diduga di lakukan oleh pemilik gerai BRILink yang berada di Dusun tersebut. Dan setelah uang di terima oleh KPM langsung di potong oleh Oknum RT, yang mendampingi warga penerima bantuan sebesar Rp. 100.000.

Dengan dasar informasi dari warga penerima bantuan, BLTS dan BPNT Sembako,Tim Awak media coba komunikasi dengan Operator Desa Cikarang inisial PRN.

Dalam keterangan di ruang kerjanya PRN mengatakan bahwa, keseluruhan penerima bantuan PKH dan BPNT ada 600 KPM  (Keluarga Penerima Manfaat) kurang lebih. Dan kalau ada pungutan yang di lakukan oleh oknum pemerintahan Desa biasanya akan di berhentikan atau di pecat oleh Kades.

Baca Juga :  Karawang Tanggap Bencana: Kali Bakung Selatan Dinormalisasi Setelah 5 Bulan Banjir

Di beda tempat TKSK Kecamatan Cilamaya Wetan inisial D mengungkapkan terkait BLTS kebetulan di salurkan di Aula Desa, dan nominalnya sesuai yang tertera di undangan.

” TKSK sering menghimbau bantuan sosial itu jangan sampai ada potongan dengan alasan apapu. Dan kalau ada oknum melakukan potongan kami dari TKSK akan melakukan teguran,” tegasnya.

Perihal adanya uang gesek ATM yang di lakukan oleh pemilik BRIlink, coba konfirmasi Bank BNI yang memberikan perintah sebagai juru bayar.

“Apakah uang gesek sebesar Rp. 30.000 sesuai aturan Bank apa tidak,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Sementara itu Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) DPD Kabupaten Karawang menyikapi dugaan adanya potongan atau pungli dalam penyaluran Bansos BLTS Kesra dan BPNT Sembako, dari Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000 berikut adanya biaya uang Gesek yang di lakukan oleh agen BRIlink Dusun Sipat Kerep, sebesar Rp. 30.000, untuk Bansos Sembako, SWI akan melaporkan oknum ke Polres dan Kejaksaan Karawang.

“kita dari Organisasi SWI DPD Kabupaten Karawang akan mengambil langkah hukum dan akan melaporkan oknum yang melakukan pungli. Karena, Pungutan liar (pungli) dapat dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas dan mendalam pada masyarakat dan negara,” terang SWI.

“Kami berharap kepada Dinas Sosial, APH dan Kejaksaan, Sidak. Apabila terbukti oknum Rt dan oknum lainya yang memberikan ruang, untuk melakukan Pungli beserta oknum pemilik BRIlink,  yang diduga telah menyalahi aturan dari Bank. Semua oknum yang terlibat dugaan Pungli supaya dapat di proses sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.