Batam –Mengawali kalender kerja tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna perdana yang sarat dengan misi pelestarian budaya. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (7/1/2026) ini menjadi momentum penting bagi penguatan identitas lokal di tengah pesatnya modernisasi kota.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, rapat ini dihadiri oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemko Batam dan BP Batam.
Rapat diawali dengan laporan kehadiran oleh Sekretaris DPRD, Dr. Ridwan Afandi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan empat agenda utama:
-
Penyampaian laporan reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025.
-
Laporan kinerja DPRD Kota Batam sepanjang tahun 2025.
-
Penutupan Masa Persidangan I (2025) sekaligus pembukaan Masa Persidangan II (2026).
-
Penyampaian penjelasan atas Ranperda Inisiatif tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.
Sorotan utama jatuh pada agenda terakhir, yakni pengusulan Ranperda LAM. Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kamaruddin Muda, SE, menegaskan bahwa regulasi ini adalah bentuk nyata kepedulian legislatif terhadap nilai-nilai budaya Melayu sebagai payung negeri.
“Ranperda ini sangat krusial untuk memperkuat identitas budaya Melayu dan menjamin hak-hak masyarakat tradisional. Di tengah dinamika Batam sebagai kota industri multietnis, kita butuh payung hukum agar LAM dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial,” ujar Kamaruddin.
Penyusunan Ranperda ini tidak main-main. Bapemperda telah melakukan konsultasi intensif dengan pengurus LAM, menggandeng Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) untuk naskah akademik, hingga melakukan audiensi dengan Kementerian Kebudayaan RI.
Secara yuridis, Ranperda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Provinsi Kepri Nomor 1 Tahun 2014. Tujuannya jelas: menjadikan LAM sebagai institusi yang mampu memberikan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah daerah.
DPRD Kota Batam berharap pembahasan bersama Pemerintah Kota Batam nantinya berjalan komprehensif. Targetnya, Batam tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan bebas yang kompetitif, tetapi juga kota yang menjunjung tinggi nilai budaya yang berakar kuat.


