Bahas Korban Tugboat ASL, DPRD Batam Gelar Rapat Lintas Komisi

Keterangan : Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Yunus dalam RDPU kapal tugboat terbalik di perairan PT ASL, Kamis (12/3/2026). Foto : Putra

Batam –Gedung DPRD Kota Batam menjadi saksi bisu upaya pencarian keadilan atas hilangnya nyawa para pelaut dalam insiden karamnya Tugboat ASL Mega. Para legislator mencecar pihak perusahaan mengenai standar keselamatan kerja dalam RDPU lintas komisi pada Kamis (12/3/2026).

RDPU di bawah pimpinan Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, melampaui sekadar pertemuan rutin biasa. Ini adalah respons atas desakan publik yang menuntut kejelasan mengenai nasib para kru kapal yang menjadi korban di perairan galangan kapal PT ASL pada 6 Maret 2026.

Manajer Agensi PT Pradana Samudra Lines, Moh. Fathur Akbar, di hadapan forum menceritakan detik-detik mencekam sebelum kapal terbalik.Sekitar pukul 14.30 WIB, cuaca buruk dengan kecepatan angin mencapai 40 knot—setara dengan kekuatan badai yang mampu memicu ombak besar secara mendadak—menghantam Tugboat ASL Mega yang tengah bertugas membantu penyandaran kapal besar.

“Petugas memerintahkan kapal pindah posisi ke sisi kanan untuk menyelamatkan diri. Namun, kekuatan alam lebih besar; ombak dan arus yang kuat membalikkan kapal dalam sekejap,” jelas Fathur.

Upaya evakuasi segera dilakukan dengan melibatkan KSOP, Polairud, hingga Basarnas. Meski dua kru berhasil selamat, tiga nyawa tetap tidak tertolong. Mereka adalah Abdul Rahman (Master), Guntur Pardede (CO), dan Jhonson Bertuahman Dhamanik (CE)—tiga sosok kunci di atas kapal yang gugur dalam tugas.

DPRD Kota Batam bersikap tegas. Selain meminta data valid untuk menepis isu simpang siur di masyarakat, dewan menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pembayaran uang duka.

“Kami meminta perusahaan memberikan penjelasan terbuka secara kronologis dan tertulis. Paling penting, asuransi yang layak bagi keluarga korban harus dipastikan cair tanpa hambatan. Namun lebih jauh dari itu, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan kerja (K3),” tegas Aweng Kurniawan.

Senada dengan dewan, Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, menyoroti rekam jejak industri galangan kapal yang memiliki tingkat risiko tinggi. Ia menyebut bahwa PT ASL sebenarnya telah melakukan terobosan K3 pasca-insiden kebakaran di masa lalu, namun kejadian ini menjadi pengingat pahit bahwa aspek keselamatan di wilayah perairan masih memerlukan pengawasan ekstra.

Hingga saat ini, penyebab pasti kecelakaan masih berstatus “dugaan faktor alam”. Namun, Disnakertrans Kepri menyerahkan sepenuhnya investigasi teknis kepada pihak KSOP sebagai otoritas perairan.

DPRD Kota Batam berjanji tidak akan melepas kasus ini begitu saja.

Baca Juga :  Fraksi Setuju Perubahan APBD 2026, PKS-PKB Desak Solusi Banjir, Sampah, dan Transportasi Mendesak