Batam — Kabar gembira bagi warga Kota Batam. Urusan administrasi kependudukan (Adminduk) kini dipastikan bakal semakin mudah, cepat, dan transparan. Kepastian ini didapat setelah DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Adminduk menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Senin (16/3/2026).
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi para Wakil Ketua, serta dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh Lembaga Adat Melayu (LAM), hingga akademisi.
Ketua Pansus Ranperda Adminduk, Muhammad Fadhli, dalam laporannya memaparkan fakta mengejutkan terkait kondisi kependudukan di Batam. Saat ini, kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 58,6%, Kartu Identitas Anak (KIA) di angka 58,1%, bahkan masih ada 21,5% warga yang melakukan perkawinan tanpa akta resmi.
“Adminduk adalah tulang punggung pembangunan. Tanpa data yang akurat, alokasi bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan tidak akan tepat sasaran,” tegas Fadhli di mimbar paripurna.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Perda baru ini membawa sejumlah terobosan besar, di antaranya:
-
Layanan Gratis: Penegasan bahwa seluruh pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
-
UPT di Kecamatan: Rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil di kecamatan tertentu agar warga tak perlu jauh-jauh ke pusat kota.
-
Digitalisasi (IKD): Penerapan Identitas Kependudukan Digital untuk memangkas birokrasi fisik.
-
Integrasi Layanan: Penerbitan akta kelahiran dan kematian yang terintegrasi langsung dengan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas).
Suasana ruang sidang sempat hening sejenak saat Kamaluddin melontarkan pertanyaan kunci kepada forum. “Apakah Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah?” tanya Kamaluddin.
“Setuju!” jawab seluruh anggota dewan serentak, disusul ketukan palu sidang yang menandai babak baru layanan publik di Batam.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, tak menyembunyikan apresiasinya. Ia menilai Perda ini adalah buah kolaborasi strategis antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan rakyat.
“Ini adalah bukti komitmen kita bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Terima kasih kepada Pansus dan seluruh pihak yang telah bekerja keras. Setelah ini, dokumen akan segera dikirim ke Gubernur Kepri untuk mendapatkan nomor register,” ujar Amsakar dalam pidato tanggapannya.
Selain pengesahan Perda Adminduk, rapat paripurna juga membahas progres Ranperda Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan. Untuk agenda ini, DPRD memutuskan memberikan tambahan waktu 60 hari kerja kepada Pansus PSU guna melakukan pendalaman materi sebelum diambil keputusan final.
Dengan disahkannya Perda Adminduk ini, masyarakat Batam kini menanti implementasi nyata di lapangan, terutama terkait kemudahan akses layanan daring dan kehadiran kantor layanan di tingkat kecamatan yang selama ini menjadi aspirasi utama warga di wilayah pesisir dan pinggiran.


