38 Aduan THR Online Kalteng: 18 Dialihkan ke Pusat

Palangka Raya – Seiring mendekatnya Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, isu mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi sorotan utama. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat lonjakan pengaduan terkait dugaan pelanggaran pembayaran THR pada tahun 2026 ini. Hingga Jumat, 27 Maret 2026, total sebanyak 38 aduan telah diterima oleh Disnakertrans Kalteng.

Menariknya, seluruh pengaduan tersebut disampaikan secara daring atau melalui sistem online yang telah disediakan. Tidak ada satupun laporan yang diterima secara langsung atau tatap muka di kantor Disnakertrans Kalteng. Hal ini menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.

Kepala Disnakertrans Kalteng, Farid Wajdi, mengonfirmasi data tersebut pada Senin, 30 Maret 2026.

“Total ada 38 pengaduan yang kami terima, semuanya melalui sistem online. Untuk pengaduan yang disampaikan langsung ke kantor, tidak ada,” jelas Farid.

Rincian Pengaduan dan Upaya Penyelesaian

Dari total 38 pengaduan yang masuk, Disnakertrans Kalteng telah melakukan berbagai langkah tindak lanjut untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Berikut rinciannya:

  • 10 Kasus Selesai: Sebanyak 10 kasus pengaduan telah berhasil diselesaikan. Penyelesaian ini berarti perusahaan yang diadukan telah melakukan pembayaran THR kepada para pekerja mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • 1 Kasus dalam Proses Pembayaran: Satu pengaduan lainnya masih dalam tahap proses pembayaran oleh perusahaan terkait. Disnakertrans Kalteng terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan pembayaran segera dilakukan.
  • 8 Kasus Dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota: Sebanyak delapan pengaduan membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. Hal ini dilakukan karena perusahaan yang diadukan beroperasi di wilayah administratif tersebut, sehingga penanganannya memerlukan sinergi antarlembaga.
  • 18 Kasus Dialihkan ke Pemerintah Pusat: Sebanyak 18 pengaduan telah dialihkan ke sistem pengaduan milik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pengalihan ini dilakukan untuk kasus-kasus yang memang kewenangan penanganannya berada di tingkat pusat atau memerlukan intervensi dari pemerintah pusat.
  • 1 Kasus Bukan Karyawan: Terdapat satu pengaduan yang dilaporkan berasal dari seseorang yang ternyata bukan merupakan karyawan dari perusahaan yang diadukan. Kasus semacam ini biasanya tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria sebagai pengaduan ketenagakerjaan terkait THR.
Baca Juga :  38 Aduan THR Kalteng Online, 18 Dialihkan ke Pusat

Tahap Awal Penanganan: Klarifikasi Perusahaan

Saat ini, Disnakertrans Kalteng masih berada dalam tahap awal penanganan pengaduan, yaitu melakukan klarifikasi kepada perusahaan-perusahaan yang diadukan. Proses klarifikasi ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai duduk perkara sebelum melangkah ke tahapan penindakan yang lebih serius, jika memang diperlukan.

“Kami masih melakukan tahap klarifikasi kepada perusahaan-perusahaan yang diadukan, sehingga belum sampai pada tahapan penindakan lebih lanjut,” ungkap Farid.

Pengalaman Tahun Sebelumnya: Mediasi Kunci Penyelesaian

Farid Wajdi juga berbagi pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya terkait penyelesaian masalah pembayaran THR. Ia menekankan bahwa sebagian besar pengaduan terkait THR di Kalteng berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi antara pekerja dan perusahaan.

“Biasanya pengaduan bisa diselesaikan melalui komunikasi dan mediasi antara pekerja dengan pihak perusahaan,” tandasnya. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan solusi yang win-win, di mana hak pekerja dapat terpenuhi tanpa harus menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Disnakertrans Kalteng berkomitmen untuk terus memfasilitasi dialog konstruktif ini guna memastikan seluruh pekerja di Kalimantan Tengah mendapatkan hak THR mereka secara adil dan tepat waktu.

Pentingnya Pelaporan Dini dan Sistem Online

Fenomena pelaporan yang seluruhnya dilakukan secara daring ini juga menggarisbawahi pentingnya infrastruktur digital dalam pelayanan publik. Kemudahan akses melalui sistem online memungkinkan pekerja untuk melaporkan pelanggaran tanpa harus terhalang jarak atau waktu. Hal ini juga membantu Disnakertrans dalam mengumpulkan data secara lebih efisien dan responsif.

Pemerintah daerah melalui Disnakertrans terus mengimbau agar para pekerja yang merasa hak THR-nya belum terpenuhi atau mengalami pemotongan yang tidak sesuai ketentuan untuk segera melaporkan melalui kanal resmi yang tersedia. Pelaporan dini akan memberikan waktu yang lebih cukup bagi dinas untuk melakukan mediasi dan penyelesaian sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba.

Baca Juga :  38 Aduan THR Kalteng Online, 18 Dialihkan ke Pusat

Dengan jumlah pengaduan yang terus tercatat, diharapkan perusahaan-perusahaan di Kalimantan Tengah dapat lebih meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan terkait pembayaran THR. Pembayaran THR bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap kontribusi para pekerjanya sepanjang tahun. (*)

Editor: R Nasution