News  

Mentan Amran: Impor Ribut, Ekspor Senyap Beras

Makassar – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyuarakan keprihatinannya terhadap persepsi publik yang dinilainya timpang dalam menyikapi kebijakan ekspor-impor beras nasional. Ia menyoroti adanya jurang pemisah yang lebar antara reaksi negatif terhadap rencana impor beras, dengan minimnya apresiasi terhadap capaian ekspor yang telah diraih oleh pemerintah.

Kritik tajam Amran secara spesifik ditujukan pada rencana impor sebanyak 1.000 ton beras khusus yang baru-baru ini menuai kontroversi.

Menurutnya, jumlah tersebut sangatlah tidak signifikan jika dibandingkan dengan total kebutuhan beras nasional.

Menteri Amran merinci lebih lanjut mengenai skala rencana impor tersebut. Ia menjelaskan bahwa 1.000 ton beras khusus yang menjadi sorotan publik diklaim hanya setara dengan 0,0003% dari total kebutuhan beras nasional. Angka ini menjadi kontras dengan stok beras yang saat ini tersimpan di gudang-gudang pemerintah, yang jumlahnya mencapai sekitar 4 juta ton.

Lebih lanjut, Indonesia diakui telah mencapai swasembada beras, bahkan mampu melakukan ekspor ke sejumlah negara. Data menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengirimkan 2.000 ton beras ke Arab Saudi dan 10.000 ton ke Palestina.

“Kita baru ancang-ancang impor 1.000 ton, itu pun belum pasti dan untuk beras khusus keperluan wisatawan, ributnya se-Indonesia. Tapi saat kita ekspor 2.200 ton ke Arab dan 10.000 ton ke Palestina, tidak ada beritanya,” keluh Amran saat memberikan sambutan pada pembukaan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI tahun 2026 di Makassar, pada Kamis, 26 Maret 2026.

Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa posisi Indonesia saat ini menjadi incaran bagi negara-negara produsen beras yang sedang mengalami surplus produksi dan penurunan harga di pasar domestik mereka. Hal ini terjadi seiring dengan kondisi pasar global yang tengah mengalami tekanan harga yang signifikan.

Baca Juga :  Bupati Malteng Ikut Panen Jagung Hibrida 3 Hektar dari BUMNEG Tehoru

Amran menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden mengunjungi beberapa negara, termasuk Yordania, Turki, Malaysia, dan Rusia. Dalam kunjungan tersebut, ia menyaksikan bagaimana banyak pemimpin negara yang secara aktif melobi agar Indonesia kembali membuka keran impor beras.

Sebagai contoh nyata dari tekanan harga global, Amran menyebutkan bahwa harga beras di Thailand saat ini telah anjlok drastis menjadi sekitar Rp5.700 per kilogram, menurun tajam dari harga sebelumnya yang mencapai Rp11.000 per kilogram. Kondisi ini, menurutnya, sangat memukul nasib petani di negara-negara tetangga tersebut. Di sisi lain, Indonesia justru berupaya keras untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani domestik.

“Saya bilang, Pak Presiden, 1 liter dengan 1 juta ton itu sama saja tekanan politiknya di Indonesia,” ujar Amran, menggambarkan betapa sensitifnya isu beras di dalam negeri, terlepas dari skala volumenya.

Dalam kesempatan yang sama, Amran memberikan klarifikasi mendalam mengenai rencana impor yang sempat menjadi perbincangan publik. Ia menegaskan bahwa rencana impor tersebut sebenarnya ditujukan untuk jenis beras khusus. Beras ini diperuntukkan bagi segmen pasar yang lebih spesifik, seperti warga negara asing atau ekspatriat yang menetap di Indonesia.

Oleh karena itu, Amran menekankan bahwa impor beras khusus ini tidak akan bersinggungan langsung dengan pasar beras medium yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan spesifik tanpa mengganggu pasokan dan stabilitas harga beras konsumsi rumah tangga.

Menyikapi perbedaan narasi yang ada, Menteri Amran berharap agar publik dapat melihat data dan isu pangan secara lebih proporsional. Di tengah situasi surplus stok beras di gudang yang mencapai 4 juta ton, keberhasilan Indonesia dalam menembus pasar ekspor di kawasan Timur Tengah seharusnya menjadi sinyal positif.

Baca Juga :  Pusrehab Kemhan Resmi Tutup Kegiatan Rehabilitasi Terpadu RTD Angkatan L Gelombang I TA 2025

Capaian ekspor ini bukan hanya menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga menjadi bukti penguatan kedaulatan pangan nasional. Amran mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi yang sepadan terhadap pencapaian-pencapaian tersebut, sembari memahami konteks kebijakan impor yang lebih terukur dan spesifik. (*)