Anwar Hafid: Pembangunan Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Angka

Keterangan : Pembangunan Jalan Layang Sulawesi Tengah. (Foto: Ist)

Sulawesi Tengah — Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dalam sebuah sidang paripurna yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng di Palu.

Dalam pidatonya, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari angka-angka statistik, melainkan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pembangunan tidak hanya soal capaian angka, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Gubernur, menggarisbawahi filosofi pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Visi dan Misi Pembangunan Sulawesi Tengah

Gubernur memaparkan visi pembangunan Sulawesi Tengah untuk periode 2025–2029, yang berorientasi pada “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.” Visi ambisius ini dijabarkan lebih lanjut melalui empat pilar misi utama yang saling terkait:

  • Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Fokus pada pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing dan berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah.
  • Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah: Memaksimalkan pemanfaatan kekayaan alam dan sumber daya lokal yang dimiliki Sulawesi Tengah, baik di sektor pertanian maupun industri, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
  • Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang tidak hanya memadai, tetapi juga ramah lingkungan dan mampu mendukung aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
  • Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Kolaboratif: Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memastikan efektivitas program pembangunan.

Capaian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Meskipun menghadapi tekanan fiskal yang signifikan, implementasi Program “9 Berani” dinilai berhasil mendorong pencapaian indikator makro pembangunan di Sulawesi Tengah. Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 4,95 triliun.

Baca Juga :  Terungkap! Sulawesi Tengah Siapkan 12 Kabupaten dan Kota Baru untuk Mengatasi Ketimpangan Pembangunan

Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 mencapai angka impresif sebesar 8,47 persen. Angka ini tidak hanya jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,05 persen, tetapi juga menempatkan Sulawesi Tengah pada peringkat kedua secara nasional, hanya tertinggal dari Provinsi Maluku Utara.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga terlihat jelas dari penurunan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 11,04 persen pada September 2024 menjadi 10,52 persen pada September 2025, yang berarti sekitar 12.950 jiwa telah terbebas dari jerat kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami sedikit penurunan, dari 2,94 persen menjadi 2,92 persen.

Distribusi pendapatan masyarakat juga menunjukkan tren positif. Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, menurun dari 0,309 menjadi 0,277, menandakan pemerataan pendapatan yang semakin membaik. Peningkatan signifikan juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang naik dari 72,24 menjadi 72,82, menempatkan Sulawesi Tengah dalam kategori pembangunan manusia yang tinggi.

Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan

Selain memaparkan capaian, Gubernur juga secara lugas mengangkat sejumlah isu strategis yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

  • Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Terdapat 78.054 unit rumah yang masih dikategorikan tidak layak huni di 13 kabupaten/kota. Gubernur menekankan pentingnya alokasi anggaran yang berkelanjutan dan terarah untuk program perbaikan rumah masyarakat agar dapat segera mengatasi masalah ini.
  • Peredaran Narkoba: Isu narkoba menjadi perhatian serius, yang dinilai memerlukan pendekatan kolaboratif dan masif. Upaya penanggulangan tidak dapat hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat desa.
  • Konflik Agraria: Permasalahan konflik agraria, khususnya terkait lahan perkebunan sawit yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU), menjadi sorotan. Gubernur meminta dukungan penuh dari DPRD untuk menyelesaikan konflik-konflik ini agar memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat.
  • Penataan Lingkungan Hidup: Di bidang lingkungan, Gubernur menyoroti perlunya penataan izin pertambangan rakyat (IPR) untuk memastikan aktivitas pertambangan dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu, revisi tata ruang di tingkat kabupaten/kota juga didorong untuk mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga :  Wagub Reny Ajak Dokter dan Masyarakat Bangun Sulawesi Tengah Sehat

Harapan dan Ajakan Kolaborasi

Menutup penyampaiannya, Gubernur menyampaikan harapan agar DPRD memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program prioritas daerah. Dukungan ini mencakup penguatan kebijakan penganggaran, terutama dalam menghadapi dinamika kebijakan pemerintah pusat, demi mewujudkan cita-cita pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang di masa depan. (*)

Editor: R Nasution