Vietnam Tiru Gaya Politik Tiongkok, Sekjen Partai Komunis Jadi Presiden



Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, secara resmi terpilih sebagai Presiden negara tersebut untuk masa lima tahun ke depan setelah parlemen menyetujui pencalonannya secara bulat pada Selasa (7/4). Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam sistem kepemimpinan kolektif yang selama ini berlaku di Vietnam. Kini, To Lam memegang dua jabatan penting sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, yang mirip dengan model kepemimpinan yang diterapkan oleh negara tetangga, Tiongkok.

Pemilihan To Lam dilakukan oleh anggota Majelis Nasional setelah pencalonannya difinalisasi dalam pertemuan partai pada akhir Maret. Sebelumnya, To Lam telah mengamankan masa jabatan kedua sebagai Sekretaris Jenderal pada Januari, yang memberinya mandat penuh untuk memimpin negara selama lima tahun ke depan.

Para analis melihat konsentrasi kekuasaan ini sebagai langkah yang berpotensi membawa Vietnam menuju arah yang lebih otoriter. Namun, di sisi lain, hal ini juga bisa mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

“Memusatkan kekuasaan lebih besar di tangan To Lam dapat menimbulkan risiko bagi sistem politik Vietnam, seperti meningkatnya otoritarianisme,” ujar Le Hong Hiep dari ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura. Meski demikian, ia menambahkan bahwa langkah ini juga bisa berdampak positif bagi ekonomi.

“Konsolidasi ini memungkinkan Vietnam merumuskan dan menerapkan kebijakan dengan lebih cepat dan efektif,” kata Le Hong Hiep.

To Lam sebelumnya sempat memegang dua jabatan tersebut untuk sementara setelah wafatnya Nguyen Phu Trong pada 2024. Meskipun kemudian melepas jabatan presiden kepada Jenderal Luong Cuong, To Lam tetap aktif menjalankan peran kenegaraan, termasuk melakukan kunjungan luar negeri dan bertemu pemimpin dunia.



Dalam kebijakan ekonomi, To Lam dikenal sebagai sosok reformis yang mendorong perubahan besar untuk meningkatkan daya saing Vietnam. Ia menargetkan pertumbuhan dua digit melalui model pembangunan baru yang tidak lagi bergantung pada manufaktur berbiaya rendah. Langkah ini menuai pujian sekaligus kritik karena dinilai mengguncang stabilitas birokrasi dan dunia usaha.

Baca Juga :  Gus Ipul Konsentrasi pada Pemberdayaan, Bappenas dan Kemenkeu Dukung Penuh

To Lam juga mendukung ekspansi konglomerat swasta, namun tetap menegaskan peran utama perusahaan milik negara untuk menjaga keseimbangan internal partai. Investor asing umumnya melihat To Lam sebagai pemimpin pro-bisnis, meski ada kekhawatiran soal potensi favoritisme, risiko korupsi, hingga gelembung aset.

Di bidang luar negeri, To Lam tetap mempertahankan strategi “Diplomasi Bambu” dengan menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar dunia. “Peran ganda To Lam tidak akan mengubah kebijakan luar negeri Vietnam, meskipun ada kekhawatiran soal konsentrasi kekuasaan,” kata Khang Vu, peneliti tamu di Boston College.