Saiful Mujani Dikritik, Reaksi dari Asosiasi, Elit Parpol hingga Aktivis Muncul

Kritik Terhadap Pernyataan Saiful Mujani yang Mengajak Menjatuhkan Pemeraitan Prabowo Subianto

Pernyataan yang disampaikan oleh pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, yang menyerukan upaya menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana pernyataan politik dapat menjadi sumber kontroversi dan memengaruhi opini publik.

Asosiasi Presisi Mengecam Pernyataan Saiful Mujani

Asosiasi Presisi, yang merupakan perkumpulan penyelenggara riset persepsi publik dengan 32 lembaga survei sebagai anggota, menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Saiful Mujani. Dalam pernyataannya, mereka menilai bahwa pernyataan tersebut mengandung narasi provokatif yang tidak tepat disampaikan di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menegaskan bahwa sebagai akademisi dan peneliti politik, Saiful Mujani seharusnya menyampaikan pandangan berbasis data serta mengedukasi masyarakat. Ia menyoroti bahwa pernyataan yang menyebut upaya “mengkonsolidasikan diri menjatuhkan Prabowo” dan “tidak bisa menasihati Prabowo” bersifat tendensius dan menyerang pribadi, bukan dalam kapasitas jabatan sebagai kepala negara.

Asosiasi Presisi juga mengingatkan bahwa perbedaan antara kritik dan hasutan harus menjadi perhatian, mengingat derasnya arus informasi yang dapat dengan cepat memengaruhi opini publik.

Kritik Elite Partai Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa setiap pernyataan di ruang publik harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang lebih luas. Idrus menanggapi video ceramah Saiful Mujani yang memunculkan narasi ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Meski Saiful telah membantah dan menyebut pernyataannya dipotong dari konteks, Idrus memandang perdebatan di publik sudah terlanjur melebar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Ia menekankan bahwa dalam konteks politik yang dinamis, narasi seperti itu bisa ditafsirkan liar.

Baca Juga :  Masih Ada Pungutan, Ombudsman: Masyarakat Tidak Percaya Integritas Lembaga Pemerintah

Mekanisme Konstitusional dalam Pergantian Kekuasaan

Idrus menegaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki mekanisme jelas dalam pergantian kekuasaan. Ia menyatakan bahwa pemakzulan itu proses serius yang melalui tahapan konstitusional yang panjang, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring lewat opini publik atau narasi tidak utuh yang provokatif.

Reaksi Aktivis

Aktivis Yulian Paonganan alias Ongen menilai bahwa pernyataan tersebut tidak lagi masuk dalam koridor kritik demokratis, melainkan berpotensi mengarah pada tindakan makar. Ia menegaskan bahwa kritik itu sah dalam demokrasi, tetapi ajakan menjatuhkan pemerintahan bukan lagi kritik, melainkan masuk wilayah makar.

Ongen menyebut bahwa ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah merupakan bentuk delegitimasi terhadap hasil Pemilu 2024 yang telah berlangsung secara demokratis. Ia juga mengaitkan sikap Saiful Mujani dengan dinamika politik pada Pilpres 2024 lalu.

Menurut Ongen, publik harus tahu konteksnya. Jangan sampai kekecewaan politik diarahkan menjadi ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ia menegaskan bahwa ketidakpuasan terhadap hasil pemilu seharusnya disalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan membangun narasi yang berpotensi memicu instabilitas.

Video Saiful Mujani

Dalam video yang dirilis oleh Sociocorner, Saiful Mujani menyebut prosedur formal seperti pemakzulan oleh DPR tidak akan efektif menghadapi Prabowo. Ia menyarankan alternatif lain, yaitu mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Ia juga menyatakan bahwa nasihat kepada Prabowo tidak akan efektif, sehingga hanya bisa dijatuhkan.