Bupati Tulungagung Diduga Minta Penggantian Belanja Pribadi ke Dinas, KPK Ungkap Modusnya

KPK Menyita Uang dan Barang Pribadi dari Bupati Tulungagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan tindakan tidak wajar yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Jawa Timur, KPK menemukan bahwa bupati tersebut diduga sering kali mengajukan penggantian biaya atas belanja pribadi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.

Menurut informasi yang dihimpun, bupati tersebut meminta penggantian terhadap berbagai biaya yang telah dikeluarkan, termasuk pembelian sepatu. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menjelaskan bahwa tim penyidik menemukan uang tunai senilai Rp 335 juta serta empat pasang sepatu bernilai sekitar Rp 129 juta sebagai barang bukti dalam OTT tersebut.

Selain itu, pengajuan penggantian biaya juga diduga mencakup kebutuhan berobat, jamuan makan, hingga keperluan pribadi lainnya. KPK menyatakan bahwa hal ini merupakan indikasi kuat adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh bupati tersebut.

Operasi Tangkap Tangan di Tulungagung

Operasi tangkap tangan dilakukan pada 10 April 2026, di mana KPK berhasil mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adik kandungnya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro. Sehari setelahnya, 11 orang lainnya beserta bupati dan adiknya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pada hari yang sama, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo serta Dwi Yoga Ambal selaku ajudannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025–2026. Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga :  Peringati HUT RI, Zen Yoga & Pilates Gelar Yoga Bersama Ratusan Peserta

Penggeledahan dan Penyitaan Uang

Dalam OTT terhadap Bupati Gatut Sunu, KPK menyita uang sebesar Rp 335,4 juta. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa uang tersebut diduga merupakan bagian dari total uang senilai Rp 2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW dari permintaan sebesar Rp 5 miliar kepada sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung.

Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga 2,8 miliar. Asep menjelaskan bahwa GSW meminta sejumlah uang kepada para kepala OPD dan pejabat lainnya, baik secara langsung maupun melalui perantara, yakni ajudan Dwi Yoga Ambal (YOG), yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Permintaan “Jatah” dan Pemerasan

Selain itu, GSW juga diduga melakukan permintaan “jatah” dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta “jatah” hingga 50 persen dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

Menurut Asep, permintaan “jatah” alias pemerasan itu dilatarbelakangi oleh GSW yang sebelumnya sudah meminta berbagai pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung untuk menandatangani surat pernyataan siap mundur dari jabatan jika tidak loyal kepada GSW. Bahkan, surat itu pun bisa meminta agar pejabat mundur sebagai ASN.