Ketua DPRD Batam Respons Kekecewaan Warga Kampung Belian Terkait Relokasi

Keterangan : Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin. (Foto : Istimewah)

BATAM, [KUPAS7.ID] — Rencana relokasi kawasan permukiman di RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota, kian memanas. Sebanyak 366 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak kini dilingkupi keresahan setelah menerima Surat Peringatan (SP) I dari Pemerintah Kota Batam untuk segera mengosongkan lahan.

Merasa aspirasinya tersumbat, warga meluapkan kekecewaannya terhadap DPRD Kota Batam karena dua surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mereka layangkan tak kunjung mendapat kepastian. Menanggapi jeritan warga tersebut, Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, langsung mengambil tindakan tegas.

Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, memastikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam.

Ia menegaskan surat permohonan RDP yang diajukan oleh warga Kampung Belian sudah diterima dan langsung diteruskan ke Komisi I DPRD Batam untuk segera ditindaklanjuti.

“Sudah saya disposisikan kepada Komisi I sesuai bidang tupoksinya. Besok saya minta konfirmasinya,” jelas Kamaluddin, Senin (8/6/2026).

Kamaluddin menambahkan, begitu surat permohonan tersebut sampai di meja kerjanya, ia langsung menandatanganinya tanpa menunda, agar komisi terkait bisa segera menjadwalkan pertemuan dengan warga.

Kekecewaan warga Kampung Belian sebenarnya bukan tanpa alasan. Mereka merasa seperti “dipingpong” di tengah ancaman penggusuran. Perwakilan warga, Muklis Adiputra Umbu, membeberkan kronologi perjuangan mereka yang hingga kini belum membuahkan hasil:

  • April 2026: Warga mengajukan surat permohonan RDP pertama dan diterima langsung oleh perwakilan Komisi I DPRD Batam di ruang kerja mereka. Namun, setelah ditunggu-tunggu, tidak ada tindak lanjut.

  • 20 Mei 2026: Alih-alih mendapat undangan dialog dari wakil rakyat, warga justru dikejutkan dengan datangnya Surat Peringatan (SP) I dari Pemko Batam. Warga diminta mengosongkan lahan paling lambat 27 Mei 2026 karena lahan tersebut diklaim sebagai aset pemerintah.

  • 29 Mei 2026: Di bawah bayang-bayang pengosongan lahan, warga kembali melayangkan surat permohonan RDP kedua melalui bagian informasi DPRD Batam, namun hingga awal Juni tetap nihil jawaban.

“Setelah mengirim surat RDP, yang datang justru SP1. Itu yang membuat warga semakin resah,” ungkap Muklis.

Bagi 366 KK di Kampung Belian, forum resmi seperti RDP adalah satu-satunya harapan tersisa untuk menyuarakan hak-hak mereka dan mencari solusi berkeadilan bersama pemerintah. Muklis pun mempertanyakan komitmen para anggota dewan yang seakan menutup mata.

“Kami sudah dua kali menyurati DPRD, tetapi belum ada respons. Karena itu warga sangat kecewa. Apakah wakil rakyat sudah tidak mau lagi mendengar keluhan masyarakat,” pungkasnya.

Kini, bola panas berada di tangan Komisi I DPRD Batam. Warga menanti realisasi dari janji Ketua DPRD Batam untuk segera menggelar RDP dan memberikan ruang dialog sebelum tenggat waktu pengosongan lahan benar-benar menggusur ruang hidup mereka.

Baca Juga :  Perda Lingkungan Hidup Batam Direvisi, Kebutuhan Mendesak Pasca UU Cipta Kerja