BATAM, [KUPAS7.ID] – Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar pada Rabu (10/6/2026) mendadak dihujani interupsi dan berlangsung alot. Agenda yang semula berjalan normatif berubah menjadi arena perdebatan sengit saat pimpinan dewan membacakan surat usulan perpindahan anggota Fraksi NasDem, Yefri, dari Komisi II ke Komisi I.
Dinamika yang meninggi di ruang sidang bahkan memaksa Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengetok palu untuk menskors jalannya rapat demi mendinginkan suasana dan mencari titik temu di tingkat pimpinan fraksi.
Gelombang interupsi bermula ketika sejumlah legislator menilai mutasi anggota antar-komisi ini tidak bisa dilihat sebagai persoalan internal satu fraksi saja. Langkah tersebut dianggap bakal merembet pada goyahnya keseimbangan proporsional Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.
Anggota Fraksi PKS, Muhammad Mustofa, langsung melayangkan pertanyaan kritis terkait urgensi perpindahan tersebut di tengah masa kerja yang sedang berjalan bergulir.
“Jika perpindahan ini dilakukan tanpa perhitungan yang matang, maka komposisi alat kelengkapan dewan lainnya juga akan terdampak. Hal ini perlu menjadi pertimbangan serius sebelum keputusan diambil,” cetus Mustofa di ruang sidang.
Senada dengan koleganya, legislator PKS lainnya, Syafei, mengingatkan bahwa meskipun regulasi Tata Tertib DPRD membolehkan perpindahan setelah satu tahun masa keanggotaan, asas proporsionalitas jumlah personel di tiap komisi wajib hukumnya untuk tetap dijaga.
Pandangan tak kalah tegas datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Anwar Annas.
Politisi Fraksi Gerindra ini mengakui bahwa Komisi I memang membutuhkan tambahan amunisi personel karena beban kerja yang terbilang tinggi. Namun, ia menolak jika penambahan itu mengorbankan stabilitas komisi lain.
“Perubahan keanggotaan tidak bisa hanya melihat kebutuhan satu komisi ego sektoral. Komposisi antar-komisi harus tetap proporsional,” ujar Anwar Annas.
Melihat situasi paripurna yang mulai diwarnai adu argumen, unsur pimpinan DPRD mengambil langkah taktis melakukan lobbying tertutup bersama para pimpinan fraksi selama masa skorsing.
Begitu sidang kembali dibuka, Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, mengumumkan formula solusi yang disepakati secara kolektif kolegial. Pihak dewan secara resmi mengembalikan berkas dan meminta Fraksi NasDem merombak usulan dengan skema barter (pertukaran) anggota.
“Apabila ada anggota yang berpindah dari Komisi II ke Komisi I, idealnya dilakukan pertukaran anggota dari komisi penerima agar komposisi jumlah di masing-masing komisi tetap seimbang,” papar Kamaluddin memaparkan hasil kesepakatan.
Merespons dinamika tersebut, juru bicara Fraksi NasDem, Kamarudin, menegaskan bahwa manuver yang dilakukan fraksinya sebenarnya murni berpijak pada koridor Tata Tertib DPRD Batam. Meski begitu, pihaknya memilih legawa dan menghormati kesepakatan kolektif demi kondusifitas parlemen.
“Langkah yang kami ambil sebenarnya sudah sesuai dengan tata tertib. Namun demi menjaga asas proporsionalitas dan menghormati kesepakatan bersama, kami akan melakukan pembahasan kembali di tingkat internal fraksi,” pungkas Kamarudin.
Hingga palu sidang paripurna ditutup, status perpindahan Yefri ke Komisi I masih tertahan alias belum mengantongi restu sah. DPRD Kota Batam kini memilih posisi menunggu bola panas pengajuan ulang dari Fraksi NasDem dengan skema penyeimbang yang baru.


