Supriyono Terkejut Tagihan BPJS Naik Jadi Rp980 Ribu, Tanyakan Tambahan Rp700 Ribu

Foto Istimewah

PATI, [KUPAS7.ID] — Supriyono, warga Pati, Jawa Tengah, mengungkapkan kekagetannya terhadap tagihan BPJS Kesehatan keluarganya yang meningkat drastis.

a mengatakan bahwa tagihan yang seharusnya hanya sebesar Rp 280 ribu untuk dua bulan iuran kelas 3 justru menjadi Rp 980 ribu saat akan dibayarkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar baginya mengenai dasar perhitungan tambahan biaya sekitar Rp 700 ribu tersebut.

Botok, sapaan akrab Supriyono, menjelaskan bahwa ia pernah mengalami keterlambatan pembayaran iuran BPJS selama enam bulan dan dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 800 ribu. Namun, kini dengan tunggakan dua bulan, ia merasa semakin bingung karena besaran tambahan biaya lebih rendah, tetapi masih memerlukan penjelasan lebih rinci.

Ia meminta penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan terkait mekanisme pengenaan biaya tambahan.

“Tagihan BPJS dua bulan itu sekitar Rp 280.000. Namun saat dibayar totalnya menjadi Rp 980.000. Ada tambahan sekitar Rp 700.000 yang ingin saya tanyakan dasar perhitungannya,” ujarnya.

Botok juga menegaskan bahwa masyarakat perlu transparansi dalam sistem perhitungan tunggakan maupun biaya tambahan yang muncul saat pembayaran dilakukan.

Selain itu, ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dalam menerapkan aturan tersebut. “Kami ingin mengetahui aturan ini berasal dari mana. Apakah berdasarkan Peraturan Presiden atau regulasi lainnya. Jika memang ada aturan yang dirasa memberatkan masyarakat, tentu perlu dikaji kembali,” katanya.

Tidak hanya masalah tagihan, Botok juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang menggunakan BPJS Kesehatan. Salah satu kasus yang disampaikannya berkaitan dengan seorang warga di wilayah Tayu yang menjalani perawatan di Rumah Sakit KSH Tayu selama dua hari setelah menjadi korban pemukulan. Menurut informasi yang ia terima, biaya perawatan mencapai sekitar Rp 8 juta dan disebut belum mendapatkan penjaminan BPJS Kesehatan meskipun kepesertaan dalam kondisi aktif.

Baca Juga :  Pemeriksaan Kesehatan Kemenkes 2025: Kisah Perawat Unair Selamatkan Nyawa di Ujung Maluku

“Ada laporan dari warga terkait biaya perawatan yang belum ter-cover. Kami berharap ada koordinasi lebih lanjut agar persoalan ini bisa mendapatkan solusi terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Humas BPJS Kesehatan Cabang Pati, Danu, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat belum memberikan penjelasan secara perinci terkait persoalan yang disampaikan warga tersebut.

Ia hanya menyampaikan bahwa untuk siaran persnya akan diberikan besok setelah selesai kegiatan.

BPJS Kesehatan memiliki beberapa golongan peserta, yaitu:

  1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)
    Golongan ini mencakup masyarakat kategori fakir miskin atau tidak mampu. Iuran ditetapkan sebesar Rp 42.000 per bulan, namun seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. Peserta PBI mendapatkan layanan kesehatan gratis Kelas 3 tanpa perlu membayar iuran tiap bulannya.

  2. Pekerja Penerima Upah (PPU)
    Peserta PPU adalah mereka yang bekerja dan menerima upah dari pemberi kerja, seperti PNS, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta. Besaran iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan pembagian sebagai berikut:

  3. 4 persen dibayar oleh pemberi kerja
  4. 1 persen dibayar oleh pekerja

  5. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)
    Peserta dalam kategori ini termasuk peserta mandiri yang harus membayar iuran BPJS kesehatan sesuai kelas layanan yang dipilih. Berikut rincian iurannya:

  6. Kelas I: Rp 150.000 per bulan
  7. Kelas II: Rp 100.000 per bulan
  8. Kelas III: Rp 42.000 per bulan (Rp 35.000 dibayar peserta dan Rp 7.000 disubsidi pemerintah)

Untuk diketahui, iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan paling lambat di tanggal 10 setiap bulannya. Apabila peserta menunggak lebih dari satu bulan terhitung setelah tanggal 10, maka status kepesertaan otomatis nonaktif. (***)