KUPANG, [KUPAS7.ID] – Penegakan hukum yang berkeadilan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri; ia membutuhkan jembatan kolaborasi yang kokoh antar-institusi. Semangat inilah yang membawa Kepala Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kababinkum HAM) TNI, Laksamana Muda (Laksda) TNI Farid Ma’ruf, menginjakkan kaki di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Roch Adi Wibowo.
Namun, pertemuan yang digelar di Kantor Kejati NTT ini bukan sekadar pertemuan kedinasan yang kaku. Di balik seragam tegap dan agenda strategis yang dibawa, terselip sebuah momen humanis yang menyentuh. Dua pucuk pimpinan penegak hukum ini ternyata merupakan alumni dari almamater yang sama, yaitu SMA Negeri 1 Jepara, Jawa Tengah.
Setelah puluhan tahun terpisah jalur karier—satu mengabdi lewat jalur korps militer dan satunya di korps Adhyaksa—takdir mempertemukan mereka kembali di ujung timur Indonesia. Kesamaan latar belakang ini mencairkan suasana, membuat diskusi mengenai isu-isu hukum berat mengalir dengan penuh keakraban namun tetap profesional.
Momen ini menjadi simbol nyata bahwa sinergitas antarinstansi tidak hanya dibangun di atas kertas formalitas, melainkan juga lewat ikatan emosional dan semangat pengabdian yang setara untuk bangsa.
Meski sarat akan nostalgia, pertemuan tersebut tetap menghasilkan poin-poin strategis yang krusial bagi masa depan hukum nasional. Fokus utama pembicaraan kedua tokoh ini tertuju pada adaptasi regulasi pasca-disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Lahirnya UU KUHAP yang baru menuntut kesiapan dari seluruh aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Kejaksaan, agar tidak terjadi kegagapan di lapangan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam mengenai tindak lanjut pedoman pelaksanaan hukum formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang statusnya masih berlaku di masa transisi ini.
Selain itu, satu isu spesifik yang menjadi sorotan adalah pentingnya penegakan hukum di ruang udara. Mengingat kompleksitas aturan baru, kedua belah pihak sepakat akan pentingnya sosialisasi intensif dari jajaran Jaksa kepada para penyidik Perwira TNI Angkatan Udara (AU).
“Kita harus bergerak cepat melakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi. Ini penting untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum (rechtvacuum) dalam implementasi aturan-aturan baru di lapangan, khususnya pada sektor hukum dirgantara,” jelas Laksda TNI Farid Ma’ruf.
Laksda Farid menegaskan bahwa tantangan hukum ke depan, baik di ranah sipil maupun militer, akan semakin dinamis. Oleh karena itu, koordinasi yang bersifat seremonial sudah tidak lagi cukup.
“Koordinasi antarlembaga tidak cukup hanya diwujudkan melalui komunikasi formal. Lebih dari itu, harus ada langkah konkret berupa kolaborasi nyata yang berkelanjutan. Pertemuan hari ini adalah fondasinya,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo menyambut baik langkah proaktif Babinkum HAM TNI. Kerja sama ini diharapkan mampu menyelaraskan pola penanganan perkara yang irisan tugasnya melibatkan kedua lembaga.
Melalui pertemuan dinamis di Kupang ini, Babinkum HAM TNI dan Kejaksaan Tinggi NTT mengirimkan pesan kuat ke pusat dan daerah bahwa institusi hukum di Indonesia terus mempererat barisan.
Output akhir dari sinergitas yang solid ini ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan publik, yang meliputi tiga pilar utama:
-
Kepastian Hukum: Menjamin masa transisi undang-undang baru berjalan mulus tanpa membingungkan masyarakat atau penyidik.
-
Penegakan Hukum Profesional: Menghindari ego sektoral antarinstansi dalam menyelesaikan perkara hukum.
-
Pelayanan Hukum Prima: Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk di wilayah kepulauan seperti NTT.
Pertemuan pun diakhiri dengan komitmen bersama untuk menyusun langkah-langkah taktis ke depan, membuktikan bahwa dari ikatan persahabatan lama di masa sekolah, dapat lahir kontribusi besar bagi penegakan hukum di Indonesia. (***)


