Aliansi Mahasiswa Batam Unjuk Rasa di DPRD, Kamaluddin Buka-Bukaan Soal Ledakan Sampah dan Krisis Air Bersih

Keterangan : Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menerima langsung belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, [KUPAS7.ID] –Gedung DPRD Kota Batam kembali menjadi muara penyampaian aspirasi. Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menerima langsung belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026) pagi.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB ini awalnya berlangsung tertib di halaman gedung. Sambil membentangkan spanduk, massa menyuarakan kritik terkait krisis lingkungan, sengkarut pasokan air bersih, hingga penolakan terhadap aktivitas yang dinilai merusak kawasan pesisir Batam.

Setelah berorasi selama kurang lebih 30 menit, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin mengambil langkah persuasif dengan memboyong para demonstran masuk ke ruang serbaguna demi menggelar audiensi yang lebih mendalam.

Di dalam ruang audiensi, para mahasiswa langsung membeberkan rentetan tuntutan berskala nasional hingga lokal. Di antaranya adalah desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penyelesaian persoalan klasik Batam seperti tenaga kerja lokal, tata kelola sampah, banjir, dan pemenuhan hak air bersih.

Mendengar tuntutan tersebut, Kamaluddin tidak menampik berbagai persoalan riil yang dikeluhkan mahasiswa. Namun, ia membeberkan fakta bahwa potret problematik Batam hari ini berkelindan erat dengan konsekuensi logis dari ledakan jumlah penduduk yang sangat pesat.

Salah satu data mencengangkan yang dibuka oleh Kamaluddin adalah lonjakan volume sampah harian di Kota Batam.

“Ketika jumlah penduduk bertambah, volume sampah juga meningkat tajam. Jika beberapa tahun lalu volume sampah kita berada di kisaran 700 ton per hari, kini jumlahnya sudah melesat mencapai sekitar 1.300 ton per hari,” ungkap Kamaluddin.

Persoalan krisis air bersih pun tak luput dari pemaparan Kamaluddin. Ia menjelaskan, pertumbuhan urbanisasi membuat jumlah pelanggan air di Batam kini telah menembus angka sekitar 360 ribu kepala keluarga. Di sisi lain, sebagian instalasi pengolahan air (IPA) warisan lama sudah mengalami kerusakan struktural.

“Perbaikannya membutuhkan dana yang besar dan waktu yang tidak sebentar,” tambahnya.

Saat mahasiswa mempertanyakan langkah preventif pemerintah dalam mengontrol populasi, Kamaluddin menegaskan bahwa secara regulasi, pemerintah daerah tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk menyetop atau membatasi arus migrasi penduduk yang ingin mengadu nasib ke Batam.

“Batam ini dipersembahkan untuk Indonesia. Pemerintah pusat memproyeksikan Batam menjadi salah satu lokomotif utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena status kawasan strategis itu, kami tidak bisa membatasi pertumbuhan penduduk yang datang dari berbagai penjuru daerah,” kata Kamaluddin.

Di akhir audiensi yang berjalan kondusif tersebut, Kamaluddin mengapresiasi jeli-nya pandangan mahasiswa dalam mengawal isu-isu publik. Ia menegaskan, DPRD Kota Batam akan selalu menempatkan diri sebagai jembatan penengah antara masyarakat, mahasiswa, dan pihak eksekutif.

“Saya berkomitmen dan akan menyampaikan seluruh poin tuntutan kawan-kawan mahasiswa ini secara langsung kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam agar segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” tegas Kamaluddin menutup audiensi.

Melalui dialog terbuka ini, parlemen Batam berharap fungsi kontrol dari mahasiswa tetap berjalan kritis namun solutif, guna menghadapi tantangan pembangunan Batam yang kian kompleks di masa depan.

Baca Juga :  DPRD Batam Perpanjang Masa Kerja Pansus PSU 60 Hari