Evaluasi Makroekonomi, Amsakar Achmad Bedah Inflasi 3,99 Persen

Keterangan : Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan arahan saat menghadiri HLM TPID Kota Batam Tahun 2026 di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri. (Foto : Humas Diskominfo Batam)

BATAM, [KUPAS7.ID] – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap indikator makroekonomi guna menjaga iklim investasi dan daya beli masyarakat di Bumi Bunda Tanah Melayu. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan langsung dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bertempat di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, pada Jumat (19/06/2026). Forum strategis ini dihadiri oleh para pemangku kebijakan lintas sektoral untuk merumuskan langkah taktis pengendalian harga di pasar.

Amsakar memberikan perhatian khusus terhadap laju inflasi Kota Batam yang saat ini tercatat berada di angka 3,99 persen. Angka tersebut menjadi alarm bagi daerah karena telah melampaui batas atas target sasaran inflasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Melihat realitas tersebut, Amsakar menginstruksikan seluruh jajaran TPID dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk memberikan perhatian serius terhadap lima komoditas utama yang menjadi jangkar pemicu inflasi di Batam. Berdasarkan rilis data terbaru, komoditas penyumbang utama kenaikan indeks harga konsumen tersebut meliputi emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, serta kelompok makanan jadi.

“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan melalui operasi pasar maupun kelancaran distribusi. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti regulasi tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan atau dispensasi khusus bagi Batam sebagai daerah kepulauan dan kawasan perdagangan bebas (FTZ) agar beban biaya logistik serta transportasi yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” urai Amsakar.

Di samping persoalan tekanan inflasi, Wali Kota Batam secara kritis menyoroti komparasi data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat berada di angka nol persen.

Menurut Amsakar, potret angka statistik tersebut menunjukkan adanya anomali atau ketidakselarasan dengan berbagai indikator riil di lapangan yang justru sedang bergerak ke arah positif.

Ia memaparkan sejumlah indikator penggerak ekonomi Batam yang sejauh ini menunjukkan performa sangat baik, mulai dari tren peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, realisasi investasi kuartalan yang melompat signifikan melalui BP Batam, hingga stabilitas dunia usaha dan serapan tenaga kerja yang tetap kokoh.

Untuk mengurai ketidaksesuaian data tersebut, Pemko Batam menjadwalkan rapat koordinasi khusus berskala besar bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai guna melakukan sinkronisasi serta pendalaman data secara komprehensif.

“Kita tidak memiliki kepentingan subjektif untuk mengubah-ubah data. Yang kita perlukan dan tuntut di sini adalah data yang objektif, presisi, dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa kompas data yang benar itu ibarat orang yang berjalan dalam kegelapan tanpa arah. Kita akan sulit menentukan intervensi kebijakan publik yang tepat sasaran jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa stabilitas tingkat inflasi merupakan variabel krusial yang dipantau ketat oleh para pemodal asing maupun domestik sebelum mengeksekusi keputusan investasi jangka panjang di Batam.

Rony menganalisis, tingginya daya beli masyarakat Batam yang ditopang oleh kokohnya sektor manufaktur dan industri modern berbanding lurus dengan arus barang masuk dari luar daerah yang terus meningkat. Kondisi geografis Batam sebagai daerah kepulauan dengan keterbatasan lahan pertanian produktif melahirkan tantangan struktural, di mana Batam sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah produsen lain.

“Inflasi itu diukur dari perubahan atau fluktuasi harga dalam kurun waktu tertentu, bukan semata-mata dari tinggi ringannya tingkat harga dasar. Oleh sebab itu, memitigasi rantai pasok dan menjaga stabilitas harga di pasar-pasar tradisional menjadi krusial mengingat volatilitasnya yang sangat dinamis,” jelas Rony.

Uniknya, Rony juga mengungkapkan fenomena menarik di mana emas perhiasan masih mengukuhkan posisinya sebagai penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini secara tidak langsung merefleksikan kuatnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat setempat. Di sisi lain, kelompok makanan jadi urban seperti nasi campur dan nasi goreng juga menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten hingga menembus daftar lima besar penyumbang inflasi daerah.

Pertemuan HLM TPID ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperketat pemantauan stok pangan harian dan memperluas kerja sama antardaerah (KAD) pengasil bahan pokok.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Batam dalam agenda strategis tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam Suhar, serta para kepala dinas terkait. Forum juga diikuti oleh Kepala BPS Kota Batam, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Perum Bulog Subdivre Batam, serta seluruh jajaran eksekutif TPID Kota Batam.

Melalui sinergi lintas institusi ini, stabilitas harga barang pokok diharapkan dapat segera terkendali di bawah ambang batas aman, sekaligus menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi menghasilkan basis data tunggal yang kredibel untuk arah pembangunan Batam di masa depan.

Baca Juga :  Ketua DPRD Batam Apresiasi Audit BPK Terkait Kinerja TBC