Batam — Sinergi lintas instansi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Batam semakin diperkuat. Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menghadiri langsung agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas efektivitas upaya penuntasan Tuberkulosis (TBC) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (3/2/2026).
Acara yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kepri, Batam Centre ini, menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Kota Batam untuk mengevaluasi sekaligus memantapkan strategi dalam memerangi penyakit menular tersebut. Penyerahan LHP ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, dan Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin.
Kamaluddin menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK RI atas audit komprehensif yang dilakukan terhadap penanganan TBC tahun anggaran 2024-2025.
Menurutnya, LHP ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kompas bagi daerah untuk memperbaiki tata kelola kesehatan.
“Rekomendasi dari LHP ini harus segera dilaksanakan oleh Pemko Batam. Kita ingin anggaran yang dikeluarkan sejalan dengan dampak nyata di lapangan. Sinergi semua pihak adalah kunci menuju Batam bebas TBC,” tegas Kamaluddin.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut positif masukan strategis dari BPK.
Ia mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan ini memberikan gambaran jelas mengenai tiga aspek utama yang perlu dibenahi:
-
Penyusunan peta jalan (roadmap) yang lebih tajam.
-
Penguatan kelembagaan.
-
Optimalisasi pemantauan pasien secara langsung.
Sebagai langkah konkret, Amsakar telah menginstruksikan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai payung hukum penguatan program penanggulangan TBC.
“Penuntasan TBC adalah prioritas nasional. Kami sudah mendisposisikan agar aturan ini segera rampung sehingga implementasi di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Amsakar optimis.
Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, menjelaskan bahwa Batam dipilih sebagai sampel pemeriksaan kinerja tematik nasional karena posisi geografisnya yang unik. Sebagai simpul transportasi domestik dan internasional dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi, Batam memiliki risiko persebaran penyakit menular yang lebih besar dibanding wilayah lain.
“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Batam, sebagai wilayah terpadat di Kepri, menjadi titik krusial dalam intervensi nasional ini,” jelas Emmy.
Dengan diterimanya LHP ini, diharapkan kolaborasi antara fungsi pengawasan DPRD, eksekusi program oleh Pemko Batam, dan audit dari BPK dapat menekan angka kasus TBC secara signifikan, demi mewujudkan warga Batam yang lebih sehat dan produktif.


