Perda Ketertiban Sosial Batam Dinilai Usang, Komisi IV DPRD Desak Pembaruan Regulasi Berbasis UU Pemda

Keterangan : Keterangan : Anggota DPRD Kota Batam bersama para mahasiswa Universita Putra Batam. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM — Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketertiban Sosial kini berada di ujung tanduk. Regulasi yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat Batam tersebut dinilai sudah tidak relevan, tumpul, dan kehilangan taji dalam menghadapi kompleksitas penyakit masyarakat modern, terutama praktik prostitusi fisik maupun daring (online).

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPRD Kota Batam yang menghadirkan akademisi hukum Universitas Putra Batam (UPB), aktivis kemanusiaan Romo Paschalis, serta jajaran eksekutif dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan Bagian Hukum Pemko Batam, Selasa (23/6/2026).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Drs. H. Surya Makmur Nasution dalam pandangan hukumnya mengakui bahwa Perda Ketertiban Sosial saat ini sangat tumpul untuk menjangkau akar masalah prostitusi di Batam yang kian rumit. Jerat prostitusi saat ini sudah berkelindan dengan kejahatan siber (UU ITE) dan perdagangan manusia skala internasional.

“Prostitusi ini permasalahan sosial yang sangat kompleks. Banyak hal terkait di dalamnya seperti human trafficking. Kita harus jujur dan mengakui, Perda Ketertiban Sosial saja tidak akan mampu menjangkau seluruh persoalan ini. Namun, setidaknya regulasi tingkat daerah kita harus mampu memfokuskan diri pada fungsi rehabilitasi yang kuat melalui pembinaan dan pelatihan kerja,” ungkap Surya Makmur.

Ketidakberdayaan regulasi lokal ini dipertegas oleh pihak eksekutif. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Batam, Drs. H. Zul Arif, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merasakan hambatan regulasi ini sejak lama, namun terbentur proses birokrasi pengajuan draf baru.

“Kami sebenarnya sudah berusaha mengajukan revisi sejak tiga tahun lalu. Dari sisi dasar hukumnya saja Perda ini sudah berubah total. Dulu aturan ini dibuat bersandar pada UU Otonomi Daerah yang lama, sementara saat ini tata hukum nasional kita sudah bergeser menggunakan UU Pemerintahan Daerah. Struktur dan kewenangannya sudah sangat jauh berbeda,” jelas Zul Arif membela diri.

Baca Juga :  Pimpinan DPRD Batam Sambangi Li Claudia di Hari Ulang Tahun

Melihat adanya kebuntuan hukum tersebut, Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk, langsung mengambil sikap tegas. DPRD tidak ingin ego sektoral menghambat penataan sosial di Batam, terutama menyangkut pembenahan total kawasan Sintai Tanjunguncang yang menjadi sorotan mahasiswa hukum UPB.

“Kami meminta Dinas Sosial tidak menunda-nunda lagi. Segera ajukan naskah akademis terkait revisi atau perubahan total Perda Ketertiban Sosial ini ke DPRD Batam. Kita butuh payung hukum baru yang progresif, sinkron dengan undang-undang di atasnya, dan memiliki daya tekan yang kuat di lapangan,” tegas Dandis menutup jalannya rapat.