BATAM, [KUPAS7.ID] – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam bergerak cepat merespons aduan masyarakat terkait konflik pertanahan. Guna mengurai benang kusut persengketaan, jajaran legislatif menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas permasalahan lahan yang dihadapi oleh warga Kampung Belian Perpat, RT 004/RW 002, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Jumat (10/7/2026) siang.
Rapat mediasi yang berlangsung di ruang rapat Komisi I tersebut dipimpin langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, SE., MM. Jalannya pertemuan turut dikawal oleh Sekretaris Komisi I Anwar Anas serta sejumlah anggota Komisi I lainnya, yakni Dr. Muhammad Mustofa, SH., MH., dan Jimy Siburian, SH.
Mengingat kompleksitas regulasi agraria di Pulau Batam, Komisi I DPRD Batam tidak ingin gegabah. Dalam RDPU kali ini, dewan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait secara lengkap untuk menyandingkan data hukum dan fakta lapangan.
Pihak-pihak eksternal yang dihadiri dalam forum tersebut antara lain:
-
Pejabat Direktorat Lahan BP Batam dan Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam.
-
Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam.
-
Polsek Batam Kota dan Satpol PP Kota Batam selaku unsur pengamanan.
-
Dinas Pertanahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (BPPD).
-
Pihak Kecamatan Batam Kota dan Lurah Belian.
-
Perangkat sivil mulai dari Ketua RW 002, Ketua RT 004 Kelurahan Belian, hingga perwakilan warga terdampak.
Kehadiran instansi lintas sektoral ini dinilai penting agar perdebatan mengenai legalitas penguasaan lahan dapat divalidasi langsung oleh instansi teknis yang berwenang.
Dalam poin pengantarnya, pimpinan rapat Muhammad Fadhli menegaskan bahwa DPRD Kota Batam hadir sebagai fasilitator dan jembatan penengah. RDPU ini didesain sebagai wadah musyawarah terbuka agar persoalan tumpang tindih atau klaim penguasaan lahan tidak berujung pada gesekan fisik di lapangan.
Fadhli berharap seluruh pihak, baik dari instansi vertikal, pemerintah daerah, maupun masyarakat dapat memaparkan argumen secara kepala dingin berbasis dokumen resmi. Output akhir yang dikejar dari pertemuan ini adalah solusi konkret yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Kita harapkan masing-masing pihak dapat menyepakati sebuah solusi agar persoalan terkait penguasaan lahan ini dapat diselesaikan. Tentu pihak-pihak terkait dapat mendukung dan mendorong penyelesaian masalah ini,” ujar Fadhli.
Sengketa lahan di pemukiman padat penduduk seperti Batam Kota memerlukan pendekatan yang humanis namun tetap taat asas. Melalui momentum RDPU ini, Komisi I DPRD Kota Batam kembali menegaskan komitmen institusionalnya untuk terus mengawal dan memfasilitasi berbagai konflik agraria yang mendera masyarakat kecil.
Dewan memastikan akan mengawal setiap rekomendasi yang lahir dari RDPU ini agar dijalankan secara adil, transparan, dan sepenuhnya patuh pada koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.


