Percepat Pemulihan Bencana dengan SOP Lintas Lembaga dan Dapur Umum Standar

Istimewah

TANGERANG SELATAN, [KUPAS7.ID] — Masa kritis pasca-bencana alam tidak hanya selesai ketika tenda darurat berdiri dan logistik terpenuhi. Tantangan jangka panjang yang sering kali luput dari perhatian adalah ancaman malnutrisi pada balita akibat keterbatasan akses pangan sehat dan risiko kesalahan konsumsi asupan untuk gizinya. Di tengah situasi darurat, edukasi yang menyasar langsung kelompok bawah (grassroots) terbukti menjadi intervensi kesehatan publik yang paling efektif.

Gerakan ini menjadi benteng pertama untuk mencegah lonjakan angka stunting dan penurunan status gizi anak-anak di wilayah terdampak bencana. Untuk menjawab tantangan tersebut, Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) bersama para mitra merespons situasi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, melalui penyaluran bantuan dan edukasi untuk masyarakat.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, YAICI telah menjangkau 375 keluarga di tiga wilayah terdampak, seperti Desa Batang Ara, Pematang Durian, dan Desa Serba yang lokasinya terisolasi dan jarang terjamah bantuan logistik. Dalam laporan publik pelaksanaan kegiatan di tiga lokasi bencana pada Selasa 9 Juni 2026, Sekjen YAICI, Satria Yudistria, memaparkan sejumlah temuan memprihatinkan di lapangan yang mendasari pentingnya intervensi ini.

“Faktanya di lapangan, khususnya di Kampung Batang Ara (Aceh Tamiang), keterbatasan akses membuat anak bawah tiga tahun (batita) terpaksa mengonsumsi air tajin sebagai pengganti susu. Selain itu, anak-anak mengalami trauma psikologis yang tidak kasat mata, mereka ketakutan saat melihat hujan atau air, yang berujung pada terganggunya pola makan mereka. Anak-anak adalah kelompok paling rentan, bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi justru di masa pemulihan ketika bantuan mulai menyusut.”

Melalui program ini, YAICI bersama mitra menerapkan pendekatan pemulihan yang menyeluruh, mulai dari trauma healing, distribusi mainan anak untuk memulihkan psikososial, diskusi kelompok bersama para ibu, hingga edukasi literasi gizi keluarga.

Baca Juga :  Mengapa Hari Kartini Selalu Dirayakan 21 April di Indonesia

Gerakan kemanusiaan ini diperkuat oleh peran masif Majelis Kesehatan PP Aisyiyah melalui pengerahan kader-kader di daerah yang menjadi ujung tombak di lapangan.

Wakil Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah, Dra. Chairunnisa, M.Kes., mengungkapkan bahwa para kader melakukan pelacakan sasaran secara door-to-door, menyisir posko pengungsian hingga ke hunian sementara (Huntara) sempit berukuran 4×6 meter demi mendata ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terdampak agar intervensi gizi tidak salah sasaran.

Mengingat di pengungsian masyarakat terbiasa dengan pola konsumsi pangan instan dan kental manis yang kerap dianggap susu pertumbuhan, kader Aisyiyah turun tangan melakukan intervensi langsung.

“Kami mengumpulkan para ibu di mushola, sekolah, bahkan di area perkebunan sawit karena minimnya fasilitas. Di sana, kami mengedukasi konsep Gizi Seimbang atau ‘Isi Piringku’, membagikan pangan lokal bernutrisi seperti telur rebus dan bubur kacang hijau, serta mengajari anak-anak membuat dan minum susu pertumbuhan yang benar bersama-sama. Ini penting untuk mengalihkan konsumsi anak dari asupan tinggi gula,” jelas Chairunnisa.

Senada dengan hal tersebut, Perwakilan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP Aisyiyah, Rahmawati Husein MCP.,Ph.D., menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak pada fase pemulihan sangat ditentukan oleh penanganan pada masa tanggap darurat yang sering kali berjalan lama, bahkan hingga transisi darurat 6 sampai 7 bulan.

Ia menyoroti pentingnya merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait penyediaan pangan darurat dan pengelolaan data terpilah yang akurat sejak awal bencana.

Rahmawati juga mengingatkan agar bantuan pemulihan gizi tidak membuat masyarakat ketergantungan pada makanan instan dari luar. Pemanfaatan bahan pangan lokal dan pelibatan perempuan dalam mengelola dapur balita sehat jauh lebih berkelanjutan. LLHPB PP Aisyiyah mendorong strategi edukasi mandiri melalui kebun pangan darurat di sekitar hunian sementara, sehingga masyarakat dapat mandiri menyediakan MPASI sehat.

Baca Juga :  Dugaan 844 Kontrainer Limbah Elektronik Ilegal di Alihkan ke Desa Air Kargo

Dari perspektif manajemen bencana, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah, Budi Setiawan, mengakui bahwa fase pemulihan pasca bencana adalah sebuah proses “maraton” jangka panjang yang membutuhkan pendekatan berbeda dari fase tanggap darurat. Tantangan terbesar di masa pemulihan adalah penurunan jumlah relawan secara drastis serta buyarnya koordinasi lintas lembaga, di saat jaminan kesehatan dari pemerintah daerah biasanya hanya mengcover tiga bulan pertama.

“Selama masa tanggap darurat, banyak lembaga kemanusiaan termasuk MDMC, cenderung berfokus pada cakupan logistik bahan mentah umum secara luas, sehingga pemenuhan gizi spesifik kelompok rentan seringkali terabaikan. Oleh karena itu, MDMC sangat mengapresiasi langkah YAICI yang konsisten mengingatkan pentingnya integrasi aspek gizi,” ujarnya.

Ke depan, MDMC mendorong adanya SOP lintas lembaga dan standarisasi dapur umum yang terpilah (khusus dewasa, lansia, dan balita) yang dilengkapi petunjuk resep praktis.

Kondisi sosiologis di lapangan saat ini kian menantang karena hancurnya roda ekonomi warga akibat rusaknya lahan perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk bisa dipanen kembali. Di tengah bantuan yang mulai terhenti, YAICI bersama para mitra menekankan bahwa pemulihan pasca-bencana tidak bisa hanya mengandalkan sembako, melainkan butuh pendampingan ahli secara berkesinambungan.

Sebagai langkah konkret, seluruh temuan riset dan pembelajaran lapangan dari tiga wilayah ini berhasil dirangkum oleh YAICI dan para mitra untuk diserahkan sebagai rekomendasi resmi kepada kementerian dan lembaga pemerintahan pusat.

“Pangan bergizi dan air bersih adalah hak dasar anak yang dilindungi undang-undang. Melalui kolaborasi pentahelix ini, kita harus mulai mendesak sebuah regulasi nyata, sudah saatnya Indonesia memiliki SOP Pemulihan Gizi Anak Pasca Bencana yang baku, agar hak tumbuh kembang anak-anak kita tidak dikorbankan di masa-masa sulit,” pungkas Satria. (***)

Baca Juga :  38 Kandidat KI Riau Lolos Administrasi, Siap Tes Potensi