BATAM, [KUPAS7.ID] — Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengambil langkah taktis guna menyesuaikan arah pembangunan dengan dinamika ekonomi daerah yang kian berkembang. Langkah tersebut diwujudkan melalui pengajuan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Dalam rancangan dokumen keuangan strategis ini, pendapatan daerah diproyeksikan merangkak naik menjadi Rp4,25 triliun. Proyeksi optimistis tersebut sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Batam yang dipatok pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen—angka yang melampaui estimasi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4 persen.
Paparan resmi mengenai rancangan perubahan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di hadapan pimpinan dan anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar pada Senin (3/8/2026).
Amsakar menjelaskan bahwa perubahan dokumen anggaran ini merupakan bentuk adaptasi cepat pemerintah terhadap dinamika perekonomian yang terus bergerak. Penyesuaian target pendapatan, pos belanja, pembiayaan daerah, hingga sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi landasan utamanya.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkap Amsakar.
Optimisme terhadap laju pertumbuhan ekonomi Batam ini tidak muncul tanpa dasar. Amsakar memaparkan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh gelombang investasi yang kian masif, percepatan pembangunan infrastruktur penunjang, serta ekspansi yang kuat pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Tidak hanya itu, sektor pariwisata juga diandalkan untuk terus mendulang kontribusi positif melalui lonjakan kunjungan wisatawan yang secara langsung mendongkrak industri perhotelan, restoran, serta sektor transportasi. Keberadaan kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, hingga Batam Aero Technic kian memperkokoh posisi Batam sebagai magnet investasi utama di kancah nasional.
“Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen,” tegasnya.
Di tengah laju ekspansi ekonomi yang agresif, Pemko Batam tetap memprioritaskan stabilitas makroekonomi. Inflasi daerah diperkirakan tetap terjaga aman pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok terpelihara dan daya beli masyarakat tetap kuat. Konsumsi riil per kapita juga diproyeksikan meningkat sebagai indikator membaiknya kesejahteraan warga.
Untuk mengawal target-target ambisius tersebut, Pemko Batam memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan mutu layanan publik, serta penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam struktur usulan perubahan APBD:
-
Pendapatan Daerah diusulkan naik dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun (meningkat sekitar 1,7%).
-
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun (tumbuh sekitar 4,82%), didorong oleh perluasan objek pajak, optimalisasi pajak reklame berbasis videotron, potensi BPHTB, serta penyesuaian target opsen PKB dan BBNKB.
-
Pendapatan Transfer mengalami penyesuaian turun sekitar 3,4 persen akibat dinamika Dana Bagi Hasil (DBH), yang kemudian ditopang oleh tambahan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui hibah pusat.
Sementara itu, pada sisi Belanja Daerah, Pemko Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun (peningkatan sekitar 4,84%). Tambahan alokasi anggaran ini diprioritaskan secara ketat untuk memperkuat pelayanan dasar dan mengakselerasi pembangunan fisik.
Fokus belanja diarahkan pada sektor-sektor vital, antara lain:
-
Pembangunan dan renovasi sarana pendidikan serta pengadaan bus sekolah.
-
Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat.
-
Program penanganan banjir dan perbaikan drainase perkotaan.
-
Perluasan jaringan penerangan jalan umum (PJU).
-
Optimalisasi pengelolaan persampahan dan penyediaan utilitas kawasan permukiman.
-
Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas melalui pembangunan marka jalan.
Amsakar menegaskan bahwa setiap sen anggaran yang dikucurkan dalam perubahan APBD ini harus berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus mendongkrak daya saing global Kota Batam.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Seluruh arah kebijakan anggaran ini dipastikan selaras dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”, yang dijabarkan ke dalam lima pilar prioritas pembangunan: penguatan sektor unggulan, percepatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah menghadapi bencana.
Di akhir pemaparannya, Amsakar berharap proses pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 bersama DPRD Batam dapat berjalan konstruktif, sehingga seluruh program pro-rakyat tersebut dapat segera dieksekusi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Batam.


