Ranperda Kampung Tua dan Pajak Daerah Resmi Diserahkan untuk Batam Lebih Maju

Keterangan : Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Penyerahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi para wakil ketua di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Sabtu (15/8/2026).

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wali Kota Batam Haji Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, jajaran pejabat eselon II, camat, lurah, perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, serta kalangan jurnalis. Sebelum menyampaikan pidatonya, Wali Kota Amsakar terlebih dahulu mengajak seluruh peserta rapat untuk mengheningkan cipta atas musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi pada Sabtu dini hari.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa pengajuan tiga Ranperda ini merupakan wujud komitmen eksekutif dan legislatif dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta pelaku usaha, dan mendukung pembangunan Batam yang berkelanjutan. Ketiga Ranperda tersebut meliputi:

  • 1. Ranperda tentang Penataan Kampung Tua Keberadaan Kampung Tua dinilai tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Kota Batam dan identitas masyarakat Melayu. Regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum dalam penataan kawasan secara terpadu, memberikan kepastian legalitas hak atas tanah bagi masyarakat asli, melindungi nilai kearifan lokal, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat tanpa meninggalkan aspek tata ruang kawasan perdagangan dan industri.

  • 2. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Disusun sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, regulasi ini mengatur secara komprehensif seluruh siklus aset daerah—mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, hingga pengamanan dan pemusnahan. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola aset yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan optimal dalam menunjang pelayanan publik.

  • 3. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perubahan regulasi ini bertujuan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rasional, menjaga iklim investasi, serta merespons aspirasi masyarakat. Beberapa poin penting dalam perubahan ini meliputi:

    • Sektor Ketahanan Pangan: Penyusunan struktur tarif pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan, serta penambahan objek layanan baru seperti pengkarkasan, pemotongan unggas modern, penggunaan cold storage, dan sewa kandang penampungan.

    • Sektor Perhubungan: Relaksasi tarif stiker parkir berlangganan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kepatuhan masyarakat, serta penambahan objek retribusi baru berupa sewa iklan cover-seat dan sewa pool bus Trans Batam untuk mengoptimalkan aset BLUD.

Setelah pidato penjelasan disampaikan, Wali Kota Amsakar dan pimpinan DPRD menandatangani berita acara penyerahan draf ketiga Ranperda tersebut.

Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyatakan bahwa draf Ranperda tersebut selanjutnya akan melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah. Tahapan terdekat adalah penyampaian pemandangan umum dari masing-masing fraksi partai politik di DPRD Kota Batam pada rapat paripurna berikutnya.

Baca Juga :  DPRD Batam Ultimatum Pengembang Tiban Harmoni: Serahkan Lahan Fasos-Fasum Paling Lambat Akhir Desember 2025