Penataan KJA Jatigede dengan Pendekatan Humanis: Bupati Dony Janjikan Solusi Ekonomi untuk Hindari Kemiskinan Baru

Keterangan : penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Bendungan Jatigede. (Istimwah)

SUMEDANG, (KUPAS7.ID) — Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menegaskan bahwa kebijakan penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Bendungan Jatigede harus mengutamakan perlindungan terhadap mata pencaharian warga lokal. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari solusi alternatif yang nyata agar langkah penertiban regulasi tidak memicu masalah sosial atau kemiskinan baru.

“Kami memegang prinsip agar keberadaan Bendungan Jatigede ini tidak melahirkan kantong kemiskinan baru. Berbagai langkah intervensi telah kami lakukan, salah satunya mengakselerasi sektor pariwisata Jatigede supaya warga terdampak dapat terserap sebagai tenaga kerja di industri wisata,” ujar Bupati Dony saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda di Ruang Rapat Bupati, Senin (24/8/2026).

Untuk menjaga ketertiban kawasan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang diberi instruksi untuk aktif dalam mengawasi serta menindak pelanggaran pemanfaatan ruang air sesuai koridor Perda dan Perbup. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua aktivitas di kawasan bendungan tetap sesuai aturan yang berlaku.

Selain penegakan aturan, Pemkab Sumedang akan melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) secara berkala. Hasil pemantauan lapangan tersebut akan menjadi rujukan evaluasi pada rakor lintas sektor berikutnya.

“Dibutuhkan kesatuan komitmen antarinstitusi untuk melahirkan tata kelola perairan yang tertib, lestari, serta selaras antara aspek ekologis dengan kesinambungan ekonomi warga,” jelasnya.

Selain mengandalkan daya tarik pariwisata, Pemkab Sumedang juga telah mengucurkan berbagai stimulus mata pencaharian alternatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di setiap desa. Ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Selain itu, bantuan armada perahu disalurkan kepada kelompok sadar wisata dan nelayan. Langkah ini diharapkan dapat membantu mereka dalam menjalankan usaha mereka tanpa mengganggu fungsi teknis waduk. Selain itu, pembangunan pusat kuliner olahan ikan juga sedang dalam proses pengerjaan. Hal ini bertujuan untuk memperluas peluang ekonomi bagi warga setempat.

Baca Juga :  RAPBN 2027: Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Kurs Rp 17.500 per Dolar

Pemkab Sumedang terus berupaya menciptakan keseimbangan antara aspek ekologis dan ekonomi warga. Dengan berbagai strategi yang diambil, diharapkan tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat sekitar bendungan.

Beberapa langkah yang telah dilakukan seperti pengembangan sektor pariwisata, pembentukan KUBE, dan penyediaan bantuan armada perahu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa warga tidak terpuruk akibat penataan KJA. Semua inisiatif ini dirancang agar roda ekonomi warga tetap berjalan tanpa merusak fungsi utama bendungan. (Red)