JAKARTA, (KUPAS7.ID) — Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) memicu langkah tanggap darurat di sektor pendidikan. Sejumlah sekolah yang berada di wilayah terdampak resmi menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai Senin (7/9/2026). Kebijakan darurat ini diambil menyusul sebaran abu vulkanik yang masih terpantau bergerak ke arah barat berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berpotensi memengaruhi kualitas udara serta jarak pandang.
Pemberlakuan PJJ ini diterapkan dengan durasi yang bervariasi sesuai dengan tingkat kerentanan dan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Di wilayah Lampung, PJJ ditetapkan berlangsung selama dua hari pada 7 hingga 8 September 2026, sementara Provinsi Banten memberlakukannya selama tiga hari hingga 9 September 2026. Adapun di DKI Jakarta, PJJ mulai diberlakukan Senin (7/9/2026) dengan batas waktu yang masih bersifat fleksibel mengikuti perkembangan situasi dan arahan lanjutan pemda.
Dampak Kebijakan PJJ terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Perubahan pola belajar dari tatap muka menjadi belajar dari rumah secara otomatis turut berdampak pada operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah terdampak. Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk sementara waktu menghentikan layanan distribusi MBG di sekolah selama masa PJJ berlangsung.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa faktor keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan menjadi pertimbangan mutlak dalam mengambil setiap keputusan operasional.
“Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujar Khairul Hidayati.
Penyesuaian sementara ini membuat pihak penyelenggara MBG harus mengatur ulang proses penyiapan hingga rantai distribusi makanan, mengingat para siswa sedang tidak berada di lingkungan sekolah.
Langkah Antisipasi dan Koordinasi Berkelanjutan
BGN memastikan bahwa penghentian sementara layanan MBG ini bersifat temporer dan akan terus dievaluasi seiring dinamika di lapangan. Pihaknya aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna memantau perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Kelanjutan distribusi program MBG nantinya akan kembali disesuaikan dengan normalisasi kegiatan belajar mengajar tatap muka di masing-masing daerah. Kebijakan tanggap darurat ini sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat. (Red)


