BATAM, (KUPAS7.ID) — Komitmen tegas dalam mengawal aturan kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) kembali ditunjukkan oleh instansi penegak hukum. Tim Satgas Patroli Laut BC-20009 Bea Cukai Batam sukses melakukan penindakan terhadap kapal kayu KM Cahaya Al Khair yang kedapatan mengangkut berbagai paket barang kiriman tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean di perairan sekitar Pulau Mubut, Rabu (26/8/2026) dini hari.
Operasi penindakan bermula dari informasi intelijen masyarakat yang melaporkan adanya rencana pengiriman barang dari Batam menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) menggunakan sarana pengangkut laut secara ilegal. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim patroli langsung bergerak melakukan penyisiran di sekitar perairan Barelang hingga mendapat informasi lanjutan bahwa target berada di perairan Pulau Mubut.
Sekitar pukul 01.30 WIB, petugas berhasil mengamankan kontak visual dengan sebuah kapal kayu bermuatan yang melaju ke arah timur. Petugas langsung memberikan gestur penghentian, melakukan penaikan (boarding), serta memeriksa muatan kapal yang diawaki oleh nakhoda bersama dua anak buah kapal (ABK).
Ratusan Koli Muatan Tanpa Dokumen Diamankan di Tanjung Uncang
Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati tumpukan koli berisi paket barang kiriman lintas wilayah pabean yang tidak disertai dokumen resmi. Guna pemeriksaan mendalam, KM Cahaya Al Khair beserta seluruh awak dan muatannya langsung digelandang menuju Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang.
Berdasarkan hasil pencacahan fisik secara mendetail oleh petugas, muatan kapal tersebut didominasi oleh berbagai ragam komoditas komersial, di antaranya:
-
Barang elektronik dan peralatan dapur
-
Produk tekstil (pakaian) dan alas kaki
-
Parfum, kosmetik, serta suplemen kesehatan
-
Aksesoris telepon genggam (case handphone)
-
Aneka produk makanan dan minuman olahan
Seluruh barang muatan yang dikategorikan sebagai barang larangan dan pembatasan (lartas) serta tidak dapat diselesaikan kewajiban pabeannya akan ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara (BDN), merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Sementara itu, sarana pengangkut berupa KM Cahaya Al Khair dikenakan sanksi administrasi sesuai regulasi kepabeanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Bea Cukai Batam Perketat Pengawasan Jalur Tikus
Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, menegaskan bahwa setiap pengeluaran komoditas barang dari Kawasan Bebas Batam menuju wilayah Indonesia lainnya (TLDDP) wajib mematuhi mekanisme dan ketentuan kepabeanan yang berlaku. Pihaknya memastikan akan terus memperketat pengawasan laut guna menutup celah penyelundupan barang ilegal.
“Bea Cukai Batam akan terus memperkuat pengawasan, termasuk melalui patroli laut, guna memastikan pergerakan barang sesuai ketentuan serta mencegah peredaran barang lartas secara tidak sah,” ujar Agung Widodo.
Penindakan tegas ini sekaligus menjadi wujud nyata fungsi pengawasan dan perlindungan masyarakat (community protector) yang diemban Bea Cukai Batam. Melalui momentum ini, instansi turut mengimbau para pelaku usaha dan masyarakat agar senantiasa menempuh prosedur resmi dalam setiap aktivitas lalu lintas perdagangan dari dan ke Batam demi menjaga stabilitas ekonomi serta ketertiban hukum nasional.


