Komisi I DPRD Batam Gelar RDPU Terkait Penutupan Akses Jalan oleh Perusahaan, Dukung Pelabuhan Khusus untuk Masyarakat Suku Laut

Keterangan : Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar RDPU terkait aduan LSNI. (Foto : Putra, Kamis 1 Agustus 2025)

Batam — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait aduan Lembaga Suku Laut Nusantara Indonesia (LSNI) atas penutupan akses jalan dan pelabuhan rakyat Pandan Bahari di Kecamatan Batu Aji, yang menjadi akses utama masyarakat Suku Laut ke pusat kota.

Rapat dipimpin langsung oleh Anggota Komisi I, Dr. Muhammad Mustofa, SH, MH, didampingi Sekretaris Komisi, Anwar Anas, serta anggota Komisi I lainnya, Muhammad Fadhli, SE, dan Tumbur Hutasoit, SH. RDPU ini juga menghadirkan perwakilan dari BP Batam, Satpol PP, Polsek Batu Aji, dan Kecamatan Belakangpadang.

Ketua Suku Laut, Sam Palele, menyampaikan keberatan masyarakat atas penutupan pelabuhan Pandan Bahari yang diduga dilakukan oleh PT Batam Internasional Navale.

“Kami menolak penutupan pelabuhan karena itu adalah akses jalan kami sejak nenek moyang kami,” ujar Sam.

Pada akhir RDPU, Muhammad Mustofa menyimpulkan bahwa Komisi I akan segera melakukan peninjauan lapangan guna memverifikasi titik koordinat pelabuhan rakyat serta legalitas lahan dan kegiatan perusahaan. Komisi juga meminta BP Batam segera memberikan kejelasan terkait status titik pelantar rakyat dan akses tersebut.

Selain itu, Komisi I meminta pihak Kecamatan segera membuat usulan pembangunan pelabuhan rakyat khusus untuk masyarakat Suku Laut di lokasi berkenaan. (*)

Reporter : Putra

Baca Juga :  Air Mati Total, SMAN 14 Batam Terpaksa Pinjam Toilet Masjid