Dalam hal ini, insentif juga ditujukan untuk mendukung kinerja lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, seperti RT dan RW.
“Ke depan, kami ingin penerima insentif, seperti Ketua RT dan RW dan nomenklatur lain agar dapat memberikan laporan data secara berkala, setidaknya satu bulan sekali. Misalnya, melaporkan jumlah penduduk yang meninggal, pindah, atau informasi terkait jumlah penduduk di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk meningkatkan akurasi data pemerintah,” jelas Jefridin.
Selain itu, rapat juga membahas rekapitulasi data penerimaan dan anggaran insentif yang telah diberikan oleh Pemko Batam. Hal ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki dan memperkuat pengelolaan insentif, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.
