Komisi II DPRD Kota Batam Gelar RDPU Terkait Operasional Restoran dan THM

Keterangan : Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan dan Sekretaris Komisi I DPRD Batam Anwar Anas. (Foto : Yadi, Rabu 20 Agustus 2025)

Batam — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait operasional restoran Kenzi PUB Aviary dan tempat hiburan malam (THM) Super Z Club, Rabu (20/8/2025).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan dan dihadiri oleh anggota Komisi II lainnya, termasuk Setia Putra Tarigan, Yefri, Gabriel A. Sianturi dan Haji Sulaiman.

Dalam forum tersebut, Safari Ramadhan menyampaikan sorotan serius atas keberadaan THM yang berlokasi dekat dengan kawasan permukiman warga.

Ia mengungkapkan adanya laporan terkait aktivitas hiburan berupa tarian yang mengarah pada pornoaksi dan dinilai bertentangan dengan hukum, budaya lokal, serta semangat Batam untuk menjadi kota ramah anak.

Sementara itu, Setia Putra Tarigan menyoroti temuan bahwa pengelola THM belum pernah menyampaikan laporan pajak daerah ke Bapenda.

Menutup pertemuan ini, Safari Ramadhan menegaskan bahwa Komisi II bersama Komisi I DPRD Kota Batam meminta penutupan THM yang berada di Pasar Aviari lantai III karena itu merupakan pasar rakyat bukan Tempat Hiburan Malam (THM).

“Apalagi indikasi adanya pornoaksi dan juga THM itu tidak cocok di lingkungan tersebut karena dikelilingi oleh perumahan warga dan ini sangat merusak moral masyarakat dan generasi kita. Silakan berusaha di tempat lain,” tegas Safari.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Batam Anwar Anas menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami aspek perizinan kedua lokasi hiburan tersebut dan menjadwalkan rapat lanjutan bersama pihak terkait untuk menentukan sikap DPRD.

Setia Putra Tarigan juga meminta Komisi I untuk mengusut aspek perizinan kedua tempat hiburan tersebut secara lebih mendalam dan mengkaji kembali izin berkenaan mengingat keberadaan THM di area pasar umum dan pemukiman warga sangat tidak layak.

Baca Juga :  Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif, Sinkronisasi Regulasi Jadi Fokus Utama